Scroll untuk baca artikel
Politik

Program Cawako Maulana Rp100 Per RT Dapat Sorotan Berbagai Pihak: Tak Bakal Terealisasi

×

Program Cawako Maulana Rp100 Per RT Dapat Sorotan Berbagai Pihak: Tak Bakal Terealisasi

Sebarkan artikel ini
Program Cawako Maulana Rp100 Per Rt Dapat Sorotan Berbagai Pihak: Tak Bakal Terealisasi

RADARNESIA.COM – Pengamat, pakar hingga mantan anggota DPR RI menyoroti program Rp100 juta per RT yang diusung bakal calon Wali Kota Jambi, Maulana. Pengamat Publik dan Politik, Dr. Dedek Kusnadi anggap Maulana hanya mengubar janji manis demi merayu masyarakat di Pilkada 2024.

Menurut Dedek, masyarakat saat ini sudah cerdas melihat lebih rasional bahwa hal-hal ini tidak mungkin dilakukan. Sekalipun dipaksakan sulit untuk realisasi karena program tersebut asal dan tidak relevan. Mengukir janji di atas uang negara adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Scroll untuk baca artikel
Tutup Iklan

“Sangat penting untuk mengutamakan regulasi kebijakan dan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji politik yang tidak berdasar,” ujar Dr. Dedek.

Kacamata Dr. Dedek, melihat dasar-dasar penggunaan anggaran APBD Kota Jambi serta mengawasi implementasinya adalah langkah yang harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah kota.

“Mengandalkan janji politik semata tanpa mempertimbangkan aspek regulasi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat berdampak fatal bagi masyarakat dan pemerintah Kota Jambi,” ucapnya.

Dedek mengingatkan, penting bagi warga Kota Jambi menjelang Pilkada 2024 untuk tidak terlena dengan janji manis politik Maulana yang tidak relevan dengan fungsi sebenarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur di tingkat RT memang penting, namun harus dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan. Hanya dengan demikian, langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dapat diwujudkan dengan baik dan berkelanjutan. Tidak dengan mengubar janji Politik pada saat baru mau menjadi bakal calon saja,” ucapnya.

Dedek bilang mengutamakan regulasi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Karena setiap anggaran punya pertanggungjawaban.

“Janji politik tanpa dasar yang kuat hanya akan mengecewakan dan berpotensi merugikan banyak pihak. Perlu adanya pemantauan yang ketat terhadap penggunaan anggaran dan implementasi program untuk mencegah penyalahgunaan dan mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat,” sebutnya.

Omongan Dedek bukan tanpa alasan. Jika membandingkan dengan kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai APBD mencapai Rp12an triliun dan kabupaten Kutai Timur Rp9an triliun.

“Hanya mampu Rp50 Juta. Ini APBD Kota Jambi gak sampai Rp2 triliun mau kasih RT Rp100 juta, inilah yang disebut sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara politik manis politik. Program Rp100 juta per RT ngawur, asal ada program saja dan tidak dianalisis dengan ilmu kebijakan,” ucapnya.

Tokoh Jambi, Usman Ermulan justru berkata uang tersebut adalah uang negara bukan uang pribadi milik Maulana. Menggunakan uang rakyat harus punya pertanggungjawaban setiap rupiah.

“Program Maulana jika terpilih wali kota akan memberikan bantuan setiap RT sebesar Rp100 juta. Yang diberikan ini adalah uang negara, bukan uang pribadinya,” ujar Usman, juga mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode.

Usman khawatir janji tersebut justru menjadi boomerang.

“Jadi dalam pelaksanaannya harus memenuhi administrasi keuangan negara, hal tersebut tidaklah mudah untuk setingkat RT bisa melakukannya, sehingga bisa berakibat terbalik dari tujuannya,” katanya.

Usman berharap Maulana selaku mantan Wakil Wali Kota Jambi harus lebih berpijak pada kenyataan saat ini.

“Lebih baik untuk RT diturunkan dalam bentuk kegiatan yang nilainya bisa sampai Rp100 juta, jika perlu lebih. Tapi tidak juga sampai terhentinya kegiatan di masyarakat kota,” ucap Usman.

Usman juga berharap kepada siapapun Wali Kota Jambi terpilih nantinya mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Jambi.

“Pajak BPHTB menyekik rakyat, baik penjual maupun pembeli dikenakan pajak tinggi membuat masyarakat enggan untuk beraktivitas dalam kota Jambi. Diharapkan nanti oleh wali kota terpilih dapat menghapus itu, paling tidak bisa dikurangi. Sehingga kegiatan pembangunan oleh masyarakat dalam kota bergairah kembali. Tidak seperti sekarang ini,” kata Usman, mantan Anggota DPR RI matang di Komisi Keuangan-Perbankan dan Perencanaan Nasional.

Pakar Pemerintahan dan Ekonomi, Dr. Noviardi pun menyuarakan program yang ditawarkan Maulana, sebagai sesuatu yang absurd.

Menurutnya, jika memang ingin melanjutkan kepemimpinan, harusnya pemerintah fokus bekerja untuk mengatasi kemacetan, mengurangi penganggguran, banjir, menurunkan harga-harga bahan pokok. Dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Karena bagi-bagi dana atau barang Rp100 juta tak ubahnya jalan pintas yang terkesan hanya mengejar populisme.

“Jangan sampai program itu digunakan hanya untuk mengakali masyarakat, terutama dalam hal menurunkan angka kemiskinan. Bahkan bisa saja ini hanya untuk mengejar elektabilitas,” tuturnya.

Noviardi mengatakan dampak dari kemacetan dan penataan sistem transportasi publik yang belum baik di Kota Jambi, menyebabkan kerugian ekonomi mencapai Rp 200 milyar per tahun, hal ini diakibatkan pemborosan bahan bakar dan waktu yang hilang.

” Terlihat sangat banyak kendaraan pribadi yang bergerak dan sangat sedikit yang pakai angkutan umum massal. Sehingga menyebabkan kemacetan dan tidak tertatanya sistem transportasi publik, seharusnya ia (Cawako) bicara ini, jangan kemana – mana, ” ungkapnya, dikutip dari Jambiday.com.

Sumber: aksipost.com