Walikota: Gaji PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau, Sesuai Pendidikan dan Masa Kerja

RADARNESIA.COM – LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau saat ini tengah berupaya mencari skema terbaik penggajian PPPK Paruh Waktu.

Tahun ini Pemkot Lubuklinggau mengajukan sebanyak 1.773 tenaga honorer R3 dan R4 menjadi PPPK Paruh Waktu.

Honorer R3 adalah tenaga honorer atau non-ASN yang datanya telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tidak lolos dalam seleksi PPPK penuh waktu namun lulus seleksi kompetensi.

Honorer R4 adalah tenaga honorer (non-ASN) yang tidak terdata dalam database resmi pemerintah, namun tidak memiliki status kelulusan (R1) dan tidak mengikuti seleksi (R3) pada seleksi PPPK.

Wali Kota Lubuklinggau, H Rachmat Hidayat (Yoppy Karim) menyampaikan bila skema gaji ini PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau masih tahap pengkajian.

“Untuk gaji masih kita pikirkan karena insentif mereka sesuai dengan pendidikan dan masa kerja,” kata Yoppy pada wartawan.

Yoppy menyampaikan saat ini Pemkot tengah menghitung berapa jumlah kebutuhan anggaran untuk PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau.

“Mungkin kedepan bervariasi dan sekarang masih dihitung skemanya,” ungkapnya.

Yoppy mengatakan untuk proses penggajiannya kedepan berdasarkan APBD karena paruh waktu kegiatannya di barang dan jasa, sementara Penuh waktu waktu di anggarkan di belanja pegawai.

“Kita berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan janji Politik kemarin terhadap gurun non ASN kita berusaha maksimal,” ujarnya.

Walau pun untuk proses pengkajian PPPK Paruh Waktu di Lubuklinggau disesuaikan dengan kemampuan daerah .

“Insyallah lebih baik dari sebelumnya walaupun sesuai dengan kemampuan daerah,” ungkapnya.

Sementara ketika disinggung banyak ratusan PPPK Paruh Waktu yang tidak lulus, Yoppy menegaskan sekarang masih dalam tahap pengurusan.

“Kemarin sudah kita umumkan PPPK paruh waktu 1.773 data yang diambil dari BKN. Waktu pengumuman awal sempat terjadi miskomunikasi mereka yang sudah bekerja sekian tahun tapi tidak masuk tapi sistem eror,” ujarnya.

Yoppy menegaskan diharapkan kedepan masih melakukan koordinasi dengan BKN terkait masalah tersebut.