RADARNESIA.COM – Keputusan PDIP tak lagi menjadikan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen Partai dinilai adanya tukar guling atas amnesti yang diterima oleh Hasto. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.
“Persoalan Hasto tidak ada di struktur bisa jadi ada tekanan politik eksternal, juga sangat mungkin bagian dari tukar guling amnesti yang Hasto terima,” ucap Dedi dikutip inilah.com, Senin 5 Juli 2025.
Dedi lantas mengkaitkan hal tersebut dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan Hasto agar mundur dari Sekjen PDIP.
“Kondisi itu bisa saja benar. Terlebih, kasus yang jerat Hasto erat kaitan dengan Jokowi, dan Prabowo juga dekat dengan Jokowi, amnesti bisa saja sudah melalui restu Jokowi dan gantinya ia tidak diizinkan masuk kembali ke struktur elit PDIP,” tuturnya.
Meski kata dia, dari sisi strategis Hasto masih diperlukan PDIP, hal ini terbukti saat PDIP banyak menghadapi persoalan, tetapi tetap konsisten dalam barisan yang solid.
“Bahkan di Pilkada dan Pemilu 2024 PDIP harus diakui sebagai Parpol yang tangguh, di Jakarta bahkan mampu kalahkan dominator. Situasi itu tidak bisa menihilkan peran Sekjen yang memang sentral bagi organisasi,” ungkap Dedi.
Namun kini, ia memastikan peluang Hasto untuk menjadi sekjen partai banteng bermoncong putih tersebut, sudah tertutup.
“Rasanya (tertutup peluangnya) begitu, Megawati belum menemukan tokoh pengganti Hasto, menandai jika Hasto memang tokoh terbaiknya,” tandasnya.***
