Radarnesia.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang membentuk Board of Peace (BoP) sebagai badan transisi baru, serta mengesahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.
Resolusi tersebut memperoleh 13 suara setuju, dengan Tiongkok dan Rusia memilih abstain.
Sebelum pemungutan suara, utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa “hari ini, kita memiliki kekuatan untuk memadamkan api dan membuka jalan menuju perdamaian.”
Ia menyebut bahwa resolusi ini merupakan “cetak biru berani dan pragmatis” yang lahir dari rencana komprehensif 20 butir Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza, yang disusun melalui diplomasi dengan Qatar, Mesir, Arab Saudi, UEA, Turki, Pakistan, dan Indonesia.
Waltz berargumen bahwa resolusi tersebut menawarkan jalan menuju penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina setelah Otoritas Palestina (PA) menyelesaikan reformasi yang diperlukan, “di mana roket digantikan oleh ranting zaitun dan ada harapan baru di cakrawala politik.”
Mengomentari kekhawatiran dari sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB serta rancangan tandingan Rusia, Waltz menegaskan: “Kami mendengar kekhawatiran soal mandat, namun keraguan rekan-rekan justru merupakan musuh sebenarnya.”
Setelah pemungutan suara, ia menyambut baik hasil adopsi resolusi tersebut dan menyebutnya sebagai “langkah penting menuju Gaza yang stabil.”
Board of Peace dan ISF
Menurutnya, BoP yang akan dipimpin Presiden Trump akan menjadi pilar utama upaya tersebut. Sementara itu, ISF disebut akan “menstabilkan dan mengamankan situasi keamanan, mendukung demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur teroris, menonaktifkan senjata, dan menjaga keselamatan warga sipil Palestina.”
Dalam resolusi itu disebutkan bahwa keberadaan BoP dan ISF “akan tetap berlaku hingga 31 Desember 2027, dengan kemungkinan diperpanjang oleh Dewan,” serta bahwa setiap perpanjangan mandat ISF harus dilakukan “dalam kerja sama penuh dan koordinasi dengan Mesir, Israel, dan negara anggota lain yang bekerja bersama ISF.”
Pekan lalu, Pemerintah RI telah menyatakan kesiapan mengirim pasukan keamanan ke Gaza, yang terdiri dari sekitar 20 ribu personel.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa 20.000 prajurit dengan spesifikasi bidang kesehatan dan konstruksi akan disiapkan untuk diberangkatkan ke Gaza.
Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah juga menegaskan pihaknya siap memenuhi perintah pengiriman pasukan ke Gaza, dan telah melakukan pelatihan sesuai kebutuhan.
Ia mengatakan bahwa para personel yang akan dikirim ke Gaza berasal dari satuan yang selama ini menjalani Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan misi PBB.
