RADARNESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Setelah mengamankan Bupati Rejang Lebong, kali ini KPK mengamankan Bupati Cilacap.
Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, sama seperti OTT Bupati Rejang Lebong, OTT KPK dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah juga bermotif sama. Hal ini tentu menjadi alarm keras pencegahan korupsi di tingkat pejabat daerah.
Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Metrotvnews telah merangkum profil singkat sebagai berikut.
Syamsul Auliya Rachman mengawali karier sebagai Pegawai Sipil Negara (PNS) di Cilacap. Mengutip Media Aparatur Cilacap, pasca lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2008, dia langsung ditempatkan di Cilacap.
Pada momen tersebut, dia pernah menempati berbagai tugas dan posisi seperti Bagian Administrasi, Humas dan Protokol, Kantor Pelayanan Perizinan Terpaddu (KPPT), hingga menjadi Kasubbag di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
Riwayat karier dan Pendidikan
1. Jabatan
Bupati Cilacap (2025-2030)
Wakil Bupati Cilacap (2017-2022)
Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Cilacap (2013)
Kasi Trantibum Kec. Kedungreja (2012)
2. Pendidikan
SDN Tritih Wetan 1 (1992-1998)
SMP Negeri 5 Cilacap (1998-2001)
SMA Negeri 1 Cilacap (2001-2004)
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2004-2008)
3. Organisasi
Anggota KORPRI (2004)
Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB
Kabupaten Cilacap (2021-2026)
Terjaring OTT
Terkait OTT Bupati Cilacap, Jubir KPK mengatakan, hal tersebut atas dugaan suap berkaitan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap.
OTT di Rejang Lebong, Bengkulu, juga terkait suap proyek. Kasus tersebut melibatkan Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Dari 27 orang yang tertangkap terdiri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta, serta Bupati Cilacap sendiri.
Para pihak tertangkap kini sedang diperiksa di Cilacap. KPK memiliki aturan main 1×24 jam dalam OTT dan status hukum pihak terkait bakal diumumkan lewat konferensi pers.
