Radarnesia.com – Pemerintah Indonesia terus menegaskan perannya dalam memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah dinamika global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta tantangan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi yang resilien dengan kebijakan makro yang kredibel, koordinasi lintas sektor yang solid, serta komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
“Hong Kong memiliki kemitraan ekonomi khusus dengan Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral sekitar USD6,5 miliar dan dalam beberapa tahun terakhir telah berinvestasi sebesar USD10 miliar di Indonesia. Perjanjian Perdagangan Bebas Hong Kong–ASEAN yang mulai berlaku pada tahun 2020 telah membuka hubungan ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Hong Kong,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speaker dalam China Conference: Southeast Asia 2026 “Indonesia’s Growing Leadership in Southeast Asia’s Green Economy” di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dalam paparannya, Menko Airlangga juga menyampaikan kinerja makroekonomi Indonesia menunjukkan prospek yang konstruktif, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2025 mencapai 5,39 persen (yoy) dan pertumbuhan sepanjang tahun 2025 sebesar 5,11 persen. Inflasi tetap terkendali pada level 3,55% (yoy) Januari 2026, sementara indeks PMI manufaktur berada pada fase ekspansi selama enam bulan berturut-turut pada level 52,6.
Di sektor eksternal, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD2,51 miliar pada Desember 2025 dan mempertahankan surplus selama 68 bulan berturut-turut. Pertumbuhan tersebut turut diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tercermin dari tingkat kemiskinan yang menurun menjadi 8,5 persen, rasio gini sebesar 0,375, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,9, serta penciptaan sekitar 1,4 juta lapangan kerja sepanjang tahun 2025.
Dalam memperkuat perdagangan global, Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G20, dan COP. Pemerintah juga mempercepat implementasi berbagai perjanjian perdagangan strategis, termasuk penandatanganan Indonesia–Canada CEPA, percepatan IEU–CEPA yang ditargetkan berlaku pada awal 2027, negosiasi penurunan tarif impor Amerika Serikat, serta proses aksesi OECD guna meningkatkan daya saing dan memperkuat reformasi struktural.
Selain itu, di bidang ekonomi hijau dan ketahanan energi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah kebijakan yang jelas melalui Asta Cita. Pada tahun 2026, Pemerintah menetapkan ketahanan energi sebagai prioritas nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp402,4 triliun. Transformasi hijau ini didukung pengembangan energi terbarukan hingga 3.686 GW, pembangunan green supergrid, hilirisasi industri baterai kendaraan listrik dan panel surya, pengembangan bahan bakar nabati B40–B50, SAF, hidrogen, amonia hijau, serta penerapan teknologi CCS/CCUS.
Transformasi tersebut didukung oleh komitmen internasional, termasuk pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) serta percepatan kerja sama AZEC. Selain memperkuat ketahanan energi, agenda ekonomi hijau ini diproyeksikan mampu menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2029, yang didukung melalui program pemagangan dan pengembangan keterampilan berkelanjutan. “Perjalanan menuju perekonomian Indo-Pasifik yang berkelanjutan dan masa depan net-zero bukanlah jalan yang dapat ditempuh sendiri. Sinergi antara kepemimpinan Indonesia dan keunggulan teknologi para mitra kawasan termasuk China merupakan mesin penggerak ketahanan ekonomi Asia Tenggara,” tutup Menko Airlangga.
