Radarnesia.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh digitalisasi Program Perlindungan Sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pihaknya telah menyiapkan infrastruktur penting guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan secara akurat, cepat, dan aman.
Meutya memastikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam digitalisasi bansos berjalan dengan baik dan aman dari serangan siber.
“Kita tes keamanan sistemnya bersama BSSN, kami sedang menguji ketahanan sistem saat menerima lonjakan data dalam jumlah besar, karena hal ini krusial agar program berjalan lancar,” ujar Meutya dalam rapat koordinasi dengan DEN di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 5 Juli 2025.
SPLP merupakan sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Meutya juga meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data yang terkait dengan Program Perlindungan Sosial agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran karena didasarkan atas data yang akurat.
K/L diminta siapkan data
Senada dengan Meutya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta agar kementerian dan lembaga (K/L) terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurut Luhut, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial.
Luhut meyakini program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak. “Saya juga minta kerja sama yang sudah hebat ini terus dikembangkan, dan proses evaluasi setiap tahap itu nanti dilakukan,” tegas dia.
