RADARNESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tebo mendorong dana simpanan atau deposito SILPA dan BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo diprioritaskan ditempatkan di Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah.
Dorongan itu disampaikan H. Ngatiran, SE, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Aula Gedung Utama DPRD Kabupaten Tebo, Senin (6/7/2026).
Menurut Fraksi Golkar, langkah menempatkan dana BLUD di Bank Jambi akan memperkuat permodalan bank daerah tersebut sekaligus meningkatkan dividen bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo selaku pemegang saham. Mekanisme bagi hasil maupun bentuk kerja sama lainnya diminta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Evaluasi Pelayanan RSUD Jadi Sorotan
Selain persoalan deposito, Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Kabupaten Tebo mengevaluasi menyeluruh pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo. Salah satu yang disorot adalah masih adanya pasien yang memilih pulang paksa.
Manajemen rumah sakit didorong meningkatkan mutu pelayanan agar kepercayaan masyarakat semakin membaik.
CSR, Tarif PDAM hingga Infrastruktur Perintis
Di bidang pembangunan, Fraksi Golkar meminta Bapperida mengoptimalkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. CSR diminta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendukung rencana penyesuaian tarif PERUMDA Tirta Muaro sesuai Peraturan Gubernur Jambi. Pemkab Tebo didorong segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, asas keadilan, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan.
Pada infrastruktur, Fraksi Golkar kembali mengingatkan percepatan pembangunan Jalan 13 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang. Jalan tersebut disebut sebagai akses vital masyarakat dan jalur penunjang perekonomian. Pemda diminta lebih aktif menjemput program dan sumber dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Optimalisasi PAD dan SDM Lokal
Fraksi Golkar mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor ekonomi potensial. Investasi baru diharapkan memprioritaskan tenaga kerja lokal dengan dukungan peningkatan kompetensi SDM.
Transformasi digital pemerintahan juga diminta dipercepat untuk menunjang efisiensi dan transparansi pelayanan publik.
Pendidikan Karakter dan Apresiasi WTP
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti kasus kekerasan seksual di pesantren dan perundungan. Golkar mengapresiasi langkah cepat Polres Tebo mengungkap perkara tersebut dan meminta pemda memperkuat pendidikan karakter serta pengawasan di lingkungan pendidikan.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Tebo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Meski begitu, seluruh rekomendasi BPK ditegaskan harus segera ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. (***)
