Radarnesia.com – Negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Kementerian luar negeri mengapresiasi langkah dari APG ini.
“Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan negara-negara anggota Asia Pacific Group yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang, Rabu 24 Desember 2025.
“Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan dan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global termasuk rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM,” imbuh juru bicara pertama Kementerian Luar Negeri RI itu.
Yvonne menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia menjadi bukti dukungan itu.
“Dapat kami sampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 dan sesuai dengan mekanisme rotasi kawasan, Asia Pacific Group memperoleh giliran Presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 tahun 2026,” kata Yvonne.
Penetapan Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan dilakukan pada 8 Januari 2026 bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerjasama.
Pemerintah Indonesia berkomitmen menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerjasama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
“Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang,” pungkas pernyataan Kementerian Luar Negeri.
