Peraturan Perusahaan

Dokumen ini merupakan regulasi internal operasional yang bersifat mengikat bagi manajemen, jurnalis, editor, dan seluruh staf PT Mulia Radar Nesia dalam mengelola media siber Radarnesia.com. Peraturan ini mengacu sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Standar Perusahaan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2019), serta Undang-Undang Ketenagakerjaan nasional.

• Bentuk Hukum: PT Mulia Radar Nesia merupakan badan hukum pers sah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak khusus di bidang usaha portal web media siber.
• Independensi Finansial: Memenuhi ketentuan modal dasar minimal pendirian perusahaan pers sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) demi menjamin keberlanjutan ekonomi media.

• Independensi Ruang Redaksi: Demi menjaga kemurnian dan independensi produk jurnalisme, perusahaan melarang keras adanya rangkap jabatan struktural antara pengelola bisnis/manajemen korporasi dengan pengelola ruang redaksi.
• Otoritas Pemimpin Redaksi: Kebijakan dan arah pemberitaan sepenuhnya berada di bawah otoritas Pemimpin Redaksi yang memegang sertifikasi Kompetensi Wartawan Utama dari Dewan Pers, bebas dari intervensi komersial maupun politik manajemen perusahaan.

• Upah & Tunjangan: Perusahaan pers wajib memberikan upah yang layak bagi wartawan dan karyawan sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten/kota setempat.
• Jaminan Sosial: Perusahaan mendaftarkan seluruh karyawan dan jurnalis aktif ke dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan) serta asuransi keselamatan kerja.
• Kesejahteraan Tambahan: Pemberian kesejahteraan ekstra dapat diatur dalam bentuk pembagian laba bersih, bonus kinerja, atau program kepemilikan saham perusahaan sesuai hukum pers yang berlaku.

• Kompetensi Wartawan: Jurnalis Radarnesia.com diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara bertahap untuk menjaga kualitas jurnalisme intelektual yang profesional.
• SOP Perlindungan Hukum: Perusahaan pers wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Wartawan dan menunjuk Kuasa Hukum/Ombudsman guna mendampingi jurnalis yang menghadapi sengketa hukum atau ancaman fisik akibat tugas jurnalistiknya.
• Hak Tolak: Perusahaan mendukung penuh hak wartawan untuk menolak memberikan informasi terkait identitas narasumber demi melindungi keselamatan narasumber (Hak Tolak) sesuai UU Pers.

• Prinsip Kemerdekaan Pers: Pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang yang didasari atas tulisan kritis jurnalis, demi menjaga prinsip kemerdekaan pers.
• Prosedur Regulasi: Segala tata cara PHK wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan harus dikoordinasikan melalui mekanisme Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat.

• Keterangan Hak Cipta: Logo, visual, dan merek dagang PT Mulia Radar Nesia tidak boleh disalahgunakan atau dicatut pihak luar tanpa izin tertulis perusahaan.
• Batasan Atribut: Media Radarnesia.com dilarang mencantumkan logo Dewan Pers di dalam website atau materi promosinya, guna menjaga batasan netralitas pengawasan lembaga pers nasional.