Radarnesia.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Rapat ini membahas perkembangan anggaran negara dan sejumlah program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam keterangannya usai pertemuan, menyampaikan laporan terkait perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, outlook fiskal 2025, serta persiapan penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2026.
“Terkait APBN 2024, kami menyampaikan kepada Presiden mengenai proses pembahasan Undang-Undang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang kini sedang dibahas dengan Badan Anggaran DPR. Kami berharap laporan ini dapat sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, yakni opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa proyeksi defisit fiskal dalam APBN 2025 berada pada angka 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, angka ini menunjukkan keseimbangan antara penerimaan negara dan kebutuhan belanja prioritas nasional.
“Saya juga melapor kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan pembahasan APBN 2025, terutama setelah penyampaian laporan semester. Beberapa capaian program pemerintah juga sedang dievaluasi secara detail,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan nota keuangan dan penyusunan RAPBN 2026. Dokumen ini direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan DPR pada bulan Agustus 2025 mendatang.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah akan mengakomodasi berbagai program unggulan Presiden, antara lain program makan bergizi gratis untuk pelajar, sekolah rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, hingga program ketahanan pangan nasional.
“Termasuk pula program penting di bidang pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), perbaikan infrastruktur sekolah madrasah, pengembangan sekolah digital, serta program dari Kemendikbudristek dan Kemendiktisaintek,” jelas Menkeu.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendorong belanja negara yang produktif dan berpihak pada pembangunan manusia dan daerah.
