Radarnesia.com – Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi menuju Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC).
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam pemaparan bertema “Peran Negara untuk Mendukung Capaian Cakupan Kesehatan Semesta dalam Pembangunan Manusia” pada kegiatan peringatan UHC, Jumat (12/12/2025).
Dalam sambutannya, Pratikno menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian JKN yang kini berhasil menyentuh hampir seluruh penduduk Indonesia. Namun ia menekankan bahwa keberhasilan ini harus diiringi kesadaran bahwa sistem JKN masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait pembiayaan dan meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM).
“Kesuksesan cakupan ini patut kita banggakan. Namun kita harus terus waspada karena tantangan ke depan semakin kompleks,” ujarnya.
Menko PMK menjelaskan sejumlah faktor yang mendorong tekanan pada pembiayaan JKN. Di antaranya adalah ketidaksesuaian antara pendapatan iuran yang belum sepenuhnya aktuarial dengan biaya klaim yang meningkat akibat inflasi medis dan lonjakan pemanfaatan layanan pascapandemi. Selain itu, tingkat kepatuhan pembayaran peserta dari sektor informal masih rendah.
Ia juga menyoroti disparitas infrastruktur dan tenaga kesehatan antara wilayah urban dan rural, yang berdampak pada kualitas dan efisiensi layanan. Namun yang mengkhawatirkan adalah dominasi penyakit tidak menular sebagai penyumbang lebih dari 52 persen kematian di Indonesia.
“Stroke, penyakit jantung iskemik, diabetes melitus, dan hipertensi terus meningkat, memicu klaim besar terhadap JKN. Selama fokus kita hanya pada pengobatan di hilir tanpa menutup keran masalah di hulu melalui pencegahan, tekanan terhadap JKN akan terus berlanjut,” tegasnya.
Menko PMK menegaskan bahwa langkah krusial yang harus diperkuat adalah pencegahan penyakit sejak dini. Pemerintah terus memprioritaskan program pemeriksaan kesehatan gratis, memperkuat layanan primer, serta mempercepat pembangunan rumah sakit daerah secara merata untuk meningkatkan akses masyarakat.
Menurutnya, pemerataan fasilitas kesehatan tidak hanya membuka akses yang lebih adil, tetapi juga berpotensi meningkatkan pemanfaatan layanan dan klaim. Karena itu, BPJS Kesehatan diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. “Pemerintah harus terus memperluas layanan kesehatan bermutu. Kita harus mendukung program-program tersebut dengan bijak, disertai reformasi pada sistem JKN,” ujarnya.
