RADARNESIA.COM – Fraksi Partai Golkar Tebo menyoroti dampak pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat yang mengancam kapasitas fiskal daerah, termasuk berkurangnya TPP ASN pada 2026. Fraksi Golkar menegaskan pentingnya penguatan PAD, khususnya dari sektor perhubungan melalui optimalisasi Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ).
Dalam pendapat akhir yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Golkar Ahmad Ankam pada Rapat Paripurna, Jum’at 28 November 2025. Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Tebo segera memodernisasi sistem parkir RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) karena pengelolaan manual dinilai tidak mampu mendongkrak PAD.
Golkar turut menyoroti lemahnya kinerja RSUD STS di bawah kepemimpinan dr. Oktavienni sejak 2018. Selama enam tahun, peningkatan PAD dinilai tidak signifikan, pelayanan banyak dikeluhkan, hingga menjadi atensi Ombudsman. Fraksi menilai manajemen RSUD stagnan dan gagal melakukan perbaikan layanan publik.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kerusakan 16 titik Jalan Rigit Beton Rimbo Ilir yang baru sebulan selesai dibangun dengan anggaran Rp 5 miliar. Golkar menyebut kerusakan hingga lapisan dasar sebagai indikasi kegagalan konstruksi dan rendahnya kualitas pekerjaan.
Golkar mendesak:
- Dinas PUPR melakukan audit teknis secara transparan.
- Rekanan bertanggung jawab jika terbukti terjadi kegagalan mutu.
- Penertiban tonase kendaraan CPO diperketat.
Fraksi juga meminta Pemkab Tebo memprioritaskan peningkatan jalan 13 Desa Perintis dan Unit 4 Purwoharjo yang sudah 50 tahun tidak pernah tersentuh aspal.
Di sektor pemberdayaan desa, Golkar menyoroti gagalnya lebih dari 70% program ketahanan pangan BUMDes. Fraksi mengapresiasi langkah Dinas PMD yang mengeluarkan SP1 kepada 47 kepala desa, namun menekankan perlunya pembinaan dan pengawasan lebih kuat agar BUMDes dapat berjalan profesional dan akuntabel.
Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal perbaikan tata kelola, memperkuat PAD, serta memastikan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tebo.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Tebo, Liga Marisa, mengatakan bahwa kondisi fiskal yang semakin menurun harus dijawab dengan langkah nyata melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Salah satu potensi terbesar, menurutnya, terletak pada implementasi tegas Perda Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Penggunaan Jalan (IPJ).
“Perda tersebut sudah sangat jelas mengatur mekanisme pungutan IPJ. Pasal 2 menegaskan bahwa IPJ adalah sumber resmi PAD Kabupaten Tebo. Pasal 3 dan 4 menetapkan kendaraan bermuatan berat atau berdimensi melebihi kelas jalan sebagai objek dan subjek pungutan. Bahkan Pasal 11 sampai 13 sudah mengatur tarif IPJ, pungutan bagi kendaraan tanpa izin, serta kendaraan luar daerah yang memakai jalan kabupaten—ini potensi besar yang selama ini belum digarap optimal. Pasal 14 juga memberikan kewenangan penyidikan, sehingga penegakan dan pemungutan PAD sesungguhnya bisa dilakukan secara tegas.
Optimalisasi sektor ini tidak membebani masyarakat kecil, tetapi memastikan kendaraan angkutan besar milik perusahaan perkebunan, tambang, kehutanan, maupun logistik ikut memberikan kontribusi pada fiskal daerah,” tegas Liga Marisa usai Paripurna.
Ia menambahkan, Pemkab Tebo harus memperkuat pendataan, pengawasan, serta koordinasi lintas OPD agar pungutan IPJ berjalan efektif dan setoran ke kas daerah dilakukan secara transparan.
Parkir RSUD STS dan Evaluasi Kinerja Direktur
Liga Marisa juga menyoroti perlunya modernisasi sistem parkir di RSUD STS. Pola kerja sama pihak ketiga dan sistem manual disebut tidak lagi relevan dan rawan menyebabkan kebocoran PAD.
“Sistem parkir digital seperti di pusat perbelanjaan modern harus mulai diterapkan. RSUD adalah salah satu sumber PAD penting, dan tata kelolanya harus profesional,” ujarnya.
Terkait manajemen RSUD STS, Golkar menegaskan bahwa kinerja direktur rumah sakit belum menunjukkan perbaikan signifikan. Selama lebih dari enam tahun dipimpin dr. Oktavienni, layanan publik maupun kontribusi PAD tidak mengalami peningkatan berarti, bahkan masih sering menuai keluhan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan itu urusan vital. Jika kepemimpinan tidak mampu menghadirkan perubahan, maka evaluasi menyeluruh adalah keharusan,” tegas Liga Marisa.
Golkar Optimistis: PAD Kuat, Fiskal Daerah Terjaga
Fraksi Golkar meyakini penguatan PAD, modernisasi tata kelola layanan publik, serta pembenahan manajemen RSUD merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah tekanan pemangkasan TKD. (*)
