Radarnesia.com – Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk memanfaatkan big data untuk mengakselerasi transformasi digital, khususnya dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Hal ini dikatakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dalam Seminar Nasional bertema “Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital” di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Budaya Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Yogyakarta. “Pemanfaatan big data memungkinkan kita melakukan lompatan besar di sektor publik. Big data menawarkan akurasi dan kecepatan sehingga mampu mempercepat eksekusi layanan publik,” ujar Wamenkomdigi.
Menurut Nezar, ketersediaan infrastruktur digital telah menghasilkan data yang sangat melimpah, yang bila dikelola dengan baik dapat memperkuat akuntabilitas kebijakan publik. “Konektivitas yang dibangun pemerintah sudah mencapai 97 persen dari wilayah berpenghuni. Penetrasi internet kini sekitar 80 persen dari total populasi, atau setara 222 juta jiwa. Semua aktivitas digital menghasilkan data yang sangat berharga bagi pengambilan kebijakan,” ungkapnya.
Ia menekankan arti penting konsolidasi data melalui inisiatif Satu Data Indonesia agar kualitas data lebih terjamin dan efektif digunakan untuk pengambilan keputusan pemerintah. “Kesalahan dalam membaca data bisa berdampak pada kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menjamin kualitas data. Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan integrasi data di portal tersebut,” jelas Wamenkomdigi.
Walaupun membuka banyak peluang, namun Nezar mengingatkan adanya ancaman serius berupa kebocoran data dan lemahnya kesadaran keamanan siber di sejumlah daerah. “Dalam peristiwa serangan siber ke Pusat Data Nasional, kebocoran terjadi melalui salah satu kabupaten karena kompromi kata sandi yang sederhana. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dan standar keamanan data,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, ada dua strategi optimalisasi tata kelola big data yang bisa dilakukan, yaitu kemitraan publik–swasta serta pelibatan masyarakat melalui citizen generated data dan crowdsourcing. “Tata kelola big data dapat ditempuh dengan mekanisme kemitraan publik–swasta. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam riset berbasis citizen generated data dan memanfaatkan crowdsourcing dengan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi,” ujar Nezar Patria.
Untuk itu, Wamenkomdigi mencontohkan praktik baik pemanfaatan big data di Kabupaten Sumedang yang telah berhasil menurunkan angka stunting. “Kabupaten Sumedang memanfaatkan platform digital untuk memantau kondisi ibu hamil dan asupan gizi. Pemantauan intensif berbasis data terbukti mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tuturnya.
Untuk memperkuat inovasi digital di daerah, Nezar mendorong pembentukan data labs sebagai ruang eksperimental bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menguji solusi teknologi. “Pemerintah daerah dapat membangun data labs sebagai unit eksperimental untuk menguji solusi secara cepat. Dengan begitu, inovasi digital dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkas Wamenkomdigi.
Turut hadir mendampingi Wamenkomdigi Nezar Patria, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Mira Tayyiba.
