Scroll untuk baca artikel
NasionalUnggulan

Masyarakat Wajib Tau, Berikut Ciri Ciri Birokrasi Desa Bermasalah dan Cacat Hukum

×

Masyarakat Wajib Tau, Berikut Ciri Ciri Birokrasi Desa Bermasalah dan Cacat Hukum

Sebarkan artikel ini

RADARNESIA.COM- Pemerintah Desa yang bisa disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), akan tetapi yang terjadi dilapangan masih ada saja pemerintah desa yang bermasalah dan cacat hukum dengan melanggar aturan birokrasi di desa nya.

Berikut ini 17 Ciri ciri birokrasi Desa yang bermasalah dan cacat hukum:

1. Daftar Nama Keluarga Penerima BLT Dana Desa tidak dipublikasikan
( UU No 14 Tahun 2008, Perki No 1 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 )

2. Laporan Realisasi Kegiatan sama Persis dengan RAB.
( Permendagri No 46 Tahun 2016, Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 50 Tahun 2020 )

Baca Juga:  Menkes Resmikan Panel Deteksi Cepat MRSA di RSUP M. Djamil Padang

3. Lembaga desa diisi oleh Family kades dan Pendukung kades.
( Permendagri No 18 Tahun 2018 )

4. BPD pasif dan tak pernah melakukan evaluasi pada laporan realisasi.
( Permendagri No 110 Tahun 2016 dan 111 Tahun 2015 )

5. Kades memegang seluruh keuangan desa.Sedangkan Kaur Keuangan hanya sebagai petugas pengambil anggaran.
( Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK No 193 Tahun 2018,PMK No 205 Tahun 2019 )

6. Perangkat Desa tidak melaksanakan Tupoksi sesuai dengan Jabatannya dan Jarang hadir Masuk Kantor Desa .
( Permendagri No 84 Tahun 2015, Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 193 Tahun 2018, PMK No 205 Tahun 2019, LKPP No 12 Tahun 2019 )

7. Banyak Jabatan ganda dalam berbagai lembaga dan kegiatan desa.
( Permendagri No18 Tahun 2018 )

8. Perangkat desa yg Jujur dan Vokal, tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan.
( Permendagri No 84 Tahun 2015, Permendagri No 20 Tahun 2018, UU No 14 Tahun 2008, Perki No 1 Tahun 2018 )

Baca Juga:  Gathan Saleh Mantan Suami Dina Lorenza dan Cut Keke Diringkus Polisi, Ngaku Senpi di Buang Ke Sungai dan HP Hilang

9. Banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya /molor dari Jadwal. Padahal Anggaran Sudah dicairkan seperti Tidak Menyalurkan BLT Dana Desa
( Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendes No 17 Tahun 2019 )

10. Musyawarah desa khusus yg diundang hanya pendukung kades dan BPD. Masyarakat yg kritis, cerdas dan vokal tidak dilibatkan dalam setiap musyawarah.
( Permendes No 114 Tahun 2014, Permendes No 17 Tahun 2019 )

11. Tidak ada laporan realisasi pada awal tahun anggaran dalam bentuk banner yg dipasang pada tempat-tempat strategis.
( UU No 14 Tahun 2008, Perki No 1 Tahun 2018, Permendagri No 20 Tahun 2018 )

12. Bumdes tidak berkembang.
( Permendes No 4 Tahun 2015 )

13. Belanja barang/jasa dimonopoli kades.
( Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 193 Tahun 2018, PMK No 205 Tahun 2019, LKPP No 12 Tahun 2019 )

14. Penyuplai barang/jasa dipilih dari orang yg dekat dengan kades/pendukung kades.
( Permendagri No 20 Tahun 2018, PMK 193 Tahun 2018, PMK No 50 Tahun 2020, LKPP No 12 Tahun 2019 )

Baca Juga:  OJK Cabut Izin Usaha 1 BPR di Pasaman Barat, Ini Penyebabnya

15. Tidak ada sosialisasi pada masyarakat sekitar atas Sebuah kegiatan anggaran desa yg akan dilaksanakan.
( Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendes No 17 Tahun 2019 )

16. Kepala Desa marah, ,ketika masyarakat menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa.
( Permendagri No 114 Tahun 2014, Permendagri No 20 Tahun 2018, Permendes No 17 Tahun 2019, UU No 14 Tahun 2008, PMK No 193 Tahun 2018, PMK 205 Tahun 2019, LKPP No 12 Tahun 2019.

17. Kepala Desa tidak Melakukan Program Kerja dalam Pemerintahan untuk Perangkat Desa sebagai pembantunya ( UU Desa no 6 Tahun 2014 )

Maka dari itu, Mari kita kawal desa kita dengan turut serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Karena masyarakat berhak untuk mempertanyakan serta mengetahui setiap pengguna dana desa.

Segera laporkan kepada inspektorat atau Aparat Penegak Hukum (APH) baik kepolisian maupun Kejaksaan apabila menemukan hal hal yang diduga melanggar hukum.

(Ahmadi)