Radarnesia.com – Penutupan mendadak titik-titik penyeberangan darat utama antara Thailand dan Kamboja pada Selasa, 24 Juni 2025, membuat puluhan wisatawan dan pekerja terlantar. Penutupan dilakukan oleh militer Thailand sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan perbatasan yang dipicu sengketa wilayah.

Pemerintah Thailand menutup penyeberangan di tujuh provinsi perbatasan untuk semua jenis perjalanan, kecuali untuk keperluan medis dan pelajar. Langkah ini menyusul insiden bentrokan bersenjata bulan lalu yang menewaskan satu tentara Kamboja.

Kebingungan melanda para pelintas batas, khususnya di pos pemeriksaan Ban Khlong Luek, provinsi Sa Kaeo—jalur utama menuju kota wisata Siem Reap di Kamboja, tempat kompleks bersejarah Angkor Wat berada.

Melansir dari Channel News Asia, Rabu, 25 Juni 2025, sekitar 50 pekerja asal Kamboja tertahan di pos dan tidak diberi penjelasan terkait penutupan tersebut. Polisi bersenjata berjaga di sekitar perbatasan.

Sejumlah wisatawan asing juga ikut terdampak. “Saya mungkin harus kembali ke Bangkok dan terbang ke Kamboja, tapi itu jelas jauh lebih mahal,” kata Matteo Toso, turis asal Italia, kepada AFP. Ia mengaku khawatir ketegangan yang terus berlanjut dapat merusak sektor pariwisata regional dalam jangka panjang.

Di sisi Kamboja, puluhan orang lainnya juga terjebak. Para pedagang lokal menyerukan perdamaian. “Saya berharap Thailand dan Kamboja kembali berdamai, agar semua bisa mendapatkan penghasilan seperti biasa,” ujar Phong Ratanak, seorang penjual makanan laut.

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung selama beberapa dekade, bermula dari penetapan batas sepanjang 800 kilometer pada awal abad ke-20, saat kawasan tersebut berada di bawah kolonialisme Prancis. Ketegangan memuncak beberapa kali sejak 2008, dengan sedikitnya 28 korban jiwa tercatat. Konflik sempat mereda, namun kembali memanas bulan lalu.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan penyeberangan perbatasan akan dibuka kembali. Polisi perbatasan Thailand menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah militer dan tidak memiliki informasi lanjutan terkait waktu pembukaan kembali jalur lintas.