Radarnesia.com – Komunikasi kebijakan dinilai memegang peran krusial dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dipahami secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat, terutama di tengah dinamika informasi yang kian cepat di era digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan, kemampuan pemerintah membaca dinamika publik menjadi kunci utama dalam membangun komunikasi kebijakan yang efektif. Hal tersebut disampaikannya dalam Executive Briefing “Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah” di Jakarta Pusat.
“Kebijakan yang baik sangat bergantung pada strategi komunikasi yang disusun. Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” ujar Nezar.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan informasi publik tersedia secara tepat waktu dan tepercaya agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar di tengah derasnya arus informasi digital.
“Semua orang bisa memproduksi informasi dan menyebarkannya melalui platform media sosial. Semua orang adalah produsen sekaligus konsumen informasi. Inilah yang membuat lanskap komunikasi kita begitu riuh,” katanya.
Menurut Nezar, konsistensi dan transparansi dalam menyampaikan fakta, khususnya saat situasi krisis, merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Trust is the new currency. Kepercayaan adalah mata uang baru di tengah ketidakpastian. Jaga kepercayaan publik. Jangan lip service,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi kebijakan tidak hanya tercermin dari pesan yang disampaikan, tetapi juga dari kehadiran pejabat, cara mengambil keputusan, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur di bidang komunikasi kebijakan menjadi langkah strategis agar kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Kebijakan Pemerintah bagi pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkomdigi. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peluncuran buku “Komunikasi Kebijakan” sebagai rujukan aparatur dalam memahami proses kebijakan secara lebih sistematis.
Selain itu, Kemkomdigi telah mengembangkan Learning Management System (LMS) Pembelajaran Komunikasi Kebijakan bekerja sama dengan FISIPOL UGM yang dapat diakses oleh ASN di seluruh Indonesia.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola komunikasi kebijakan agar informasi publik tersampaikan secara lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya.
