RADARNESIA.COM – Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kondisi pasokan gabah yang kian berkurang di berbagai daerah penghasil padi. Ombudsman mencatat 9,1 persen penggilingan padi berhenti beroperasi karena tidak memperoleh pasokan gabah selama Agustus 2025.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menegaskan harga beras kini menjadi perhatian utama masyarakat di seluruh wilayah. “Dan salah satu persoalan perekonomian yang disorot oleh masyarakat itu adalah harga beras,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Yeka mengatakan Ombudsman telah melakukan survei di 23 provinsi dengan melibatkan 88 penggilingan padi di seluruh Indonesia. Ia menambahkan dari jumlah itu, sebanyak 59 penggilingan memproduksi beras dan sisanya hanya menjual jasa penggilingan gabah.
Tema menyebut hasil survei menemukan 9,1 persen dari 59 penggilingan tersebut tidak beroperasi karena gagal mendapatkan pasokan gabah. “Sebanyak 9,1 persen penggilingan tidak mendapatkan pasokan gabah sehingga tidak dapat beroperasi dalam satu bulan terakhir,” kata Yeka.
Selain itu, Ombudsman mencatat adanya penurunan pembelian gabah secara nasional sebesar 13,5 persen dibandingkan Agustus 2022. “Rata-rata sebesar 13,5 persen penurunan penggilingan padi,” ujar Yeka.
Tren serupa juga terlihat pada penggilingan menengah dengan penurunan 12,2 persen dan kecil dengan penurunan 8,9 persen. Yeka mengatakan kinerja penggilingan menurun karena rendemen beras gabah kering giling (GKG) berkurang 1,33 persen dibanding tahun lalu.
“Dibandingkan Agustus 2024, rendemen beras dari GKG menurun sekitar 1,33 persen,” ujarnya. Berdasarkan data, harga beli gabah naik 4,9 persen, sementara harga jual beras naik 5,9 persen.
