Radarnesia.com – Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Rapat tersebut membahas perkembangan ekonomi terkini dan strategi kebijakan fiskal ke depan. Dalam pembahasan juga disebutkan rencana intensifikasi penerimaan termasuk yang berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 dan tertuang dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menanggapi paparan Menteri Keuangan terkait CHT, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyoroti pemberitaan mengenai kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan rokok besar, termasuk adanya kabar PT Gudang Garam Tbk telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.
“Berita tentang sulitnya pabrik-pabrik rokok besar, kita harus telusuri benarkah memang Gudang Garam kemudian layoff ratusan karyawannya. Ini ditelusuri, tapi paling tidak akan kelihatan pabrik-pabrik rokok besar kesulitan,” kata Harris Turino dalam rapat kerja tersebut.
Industri rokok bisa tertekan
Harris juga menekankan, jika cukai rokok dinaikkan secara agresif pada 2026, maka industri rokok dengan produk Sigaret Kretek Mesin (SKM) akan semakin tertekan, bahkan kesulitan untuk menutup biaya produksinya.
“Kalau terjadi kenaikan cukai di tahun depan, apalagi kalau kenaikannya sifatnya adalah agresif maka menyulitkan. Banyak pihak yang sudah memberikan masukan untuk seribu perak harga rokok, 760 itu cukai kalau yang mesin. Sehingga kalau dinaikkan 10 persen, berarti dari seribu, 760 menjadi 840. Tidak ada lagi ruang bagi perusahaan-perusahaan sigaret keretek mesin untuk sekadar menutup biaya produksinya,” jelas dia.
Harris pun mendorong pemerintah agar tetap menjaga target penerimaan cukai, namun tidak selalu melalui skema kenaikan tarif. Ia mengusulkan agar penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi fokus utama bagi pemerintah.
“Maka dari itu, harapan kita adalah penerimaan cukai naik, kalau bisa tanpa kenaikan cukai. Nah, terus caranya bagaimana? Yang jelas, seperti tadi teman katakan, pemberantasan rokok illegal kalau Bapak Menteri Keuangan bisa,” kata dia.
