Radarnesia.com — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah Provinsi Jambi kembali menuai sorotan. Kondisi udara yang dinilai semakin mengkhawatirkan mendorong aktivis Jambi, Abdullah, meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas.
Abdullah bahkan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penanganan karhutla. Ia menilai upaya pemerintah dalam mengendalikan kebakaran dan dampak kabut asap belum menunjukkan hasil yang diharapkan masyarakat.
“Saya minta ketegasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi Menteri Kehutanan karena menurut saya penanganannya belum maksimal,” ujar Abdullah.
Menurut Abdullah, persoalan tersebut tidak bisa hanya ditangani melalui kegiatan seremonial. Ia menilai pemerintah perlu memastikan kehadiran negara benar-benar diarahkan ke wilayah yang mengalami kebakaran dan terdampak asap paling parah.
Abdullah juga menyoroti kunjungan Menteri Kehutanan ke Provinsi Jambi yang menurutnya telah dilakukan beberapa kali. Namun, ia mempertanyakan dampak konkret dari kunjungan tersebut terhadap penanganan karhutla di lapangan.
Ia menilai kunjungan pejabat pemerintah seharusnya dibarengi langkah operasional yang terukur, terutama di lokasi dengan titik api dan dampak asap yang signifikan.
“Tolong Bapak Presiden Prabowo, Menteri Kehutanan jangan hanya datang untuk kegiatan seremonial. Titik api yang parah harus menjadi prioritas penanganan,” tegasnya.
Abdullah meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kegiatan simbolis, tetapi memastikan seluruh sumber daya dikerahkan untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat dari dampak asap.
Selain penanganan di lapangan, Abdullah juga meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya karhutla dilakukan secara tegas dan transparan.
Ia secara khusus mempertanyakan proses hukum terhadap perusahaan atau korporasi yang memiliki wilayah konsesi di daerah yang terdampak kebakaran.
“Kami minta penegakan hukum dilakukan setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Sampai hari ini, yang kami lihat belum ada korporasi di Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Menurut dia, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengusut setiap kejadian karhutla berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan. Jika ditemukan unsur pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Abdullah juga mengingatkan dampak kabut asap terhadap masyarakat apabila kondisi tersebut tidak segera dikendalikan. Ia menyebut kualitas udara yang buruk dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga.
Ia meminta pemerintah tidak membiarkan kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan karena masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Inilah yang kami anggap sebagai bentuk kelalaian pemerintah pusat dan daerah karena masyarakat yang menjadi korban. Khususnya masyarakat Jambi yang jumlahnya sekitar 2,5 juta jiwa,” ujarnya.
Meski menggunakan istilah keras untuk menggambarkan bahaya kabut asap, pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kekhawatiran Abdullah terhadap dampak karhutla yang menurutnya semakin serius.
Abdullah juga meminta Gubernur Jambi mengambil langkah lebih konkret dengan mempertemukan perusahaan pemegang konsesi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, forum bersama diperlukan untuk menentukan langkah penanganan sekaligus memperjelas tanggung jawab apabila kebakaran terjadi di wilayah tertentu.
“Siapa pun yang memiliki lahan dan lahannya terbakar harus bertanggung jawab, baik disengaja maupun tidak disengaja, tentu berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum,” katanya.
Ia menyebut persoalan karhutla di Jambi telah berlangsung sekitar dua bulan sehingga membutuhkan penanganan terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Abdullah kembali mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kunjungan ke lokasi kebakaran sebatas aktivitas publikasi. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan pemadaman dan pencegahan kebakaran benar-benar berjalan efektif.
Ia juga meminta pemerintah tidak menjadikan faktor seperti angin atau asap kiriman sebagai satu-satunya alasan dalam menjelaskan kondisi kabut asap.
“Jangan menyalahkan faktor nonteknis seperti karhutla dan kabut asap akibat angin atau kiriman. Yang terpenting adalah upaya nyata untuk mengatasi sumber kebakaran,” tegasnya.
Sorotan tersebut menambah tekanan kepada pemerintah untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Jambi. Di tengah ancaman asap, masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan titik api, menegakkan hukum, serta memastikan kualitas udara tetap aman bagi warga.
