RADARNESIA.COM – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menyebut pihaknya terus memonitor peredaran misinformasi maupun disinformasi di ruang digital. Hal ini dilakukan selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“kita terus memonitor disinformasi dan misinformasi yang terjadi di ruang digital. Tentu saja, dengan tetap menjaga iklim demokrasi agar menyampaikan aspirasi secara sehat,” ujar Nezar pada Senin (18/12/2023).
Wamenkominfo menambahkan, di tengah gegap gempita Pemilu sekarang ini, masyarakat harus lebih berhati-hati. Terutama agar tidak turut serta menyebarkan disinformasi maupun misinformasi.
Sebagai konsumen informasi, masyarakat perlu memiliki filter terhadap informasi atau konten yang mencurigakan dan meragukan. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake, berpotensi disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan gangguan informasi di tengah masyarakat.
“Jadi, kalau ada konten seperti itu, misalnya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, misalnyakan, kita tahu ada deepfake yang nggak masuk akal begitu pokoknya ada yang meragukan, jangan buru-buru dibagikan.
Coba cek dulu ke sumber-sumber yang otoritatif agar kita tahu kalau ini hoaks atau bukan,” kata Nezar.
Masyarakat perlu kehati-hatian yang lebih tinggi pada masa teknologi yang maju.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong menambahkan
dari Januari hingga 12 Desember 2023, tercatat 171 hoaks yang ditemukan, dengan jenis konten yang kebanyakan berupa gambar dan video.
Terkait tindakan yang dilakukan terhadap temuan hoaks tersebut, Usman menyebut bahwa Kementerian Kominfo dapat meminta penghapusan konten (kepada platform) dan memberikan stempel hoaks.
Untuk tindakan hukum lebih lanjut, kata dia, hal itu dilakukan oleh pihak berwenang seperti Polri, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).*
