RADARNESIA.COM – Sosok Bupati Pati, Sudewo, kini tengah menjadi sorotan publik setelah diguncang dua isu besar sekaligus.
Pada Rabu 13 Agustus 2025, warga menggelar unjuk rasa besar-besaran di Pati untuk menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi itu dipicu oleh kebijakan sang bupati yang sempat menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Selain itu Sudewo juga sempat mengeluarka pernyataan menantang warga yang tak setuju untuk melakukan demo besar-besaran.
Meski akhirnya membatalkan kenaikan PBB tersebut, massa tetap melanjutkan aksi protes.
Di tengah gelombang penolakan tersebut, nama Sudewo juga diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Sudewo menerima aliran commitment fee terkait proyek tersebut.
“Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.
“Terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara R,” lanjutnya.
Budi menjelaskan, aliran dana itu diduga diterima Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR.
“Akan mendalami dan tentu kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW,” ujarnya.
Menurut Budi, KPK membuka kemungkinan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan.
“Jika memang memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, tentu akan dilakukan pemanggilan,” tegasnya.
Kasus ini menambah panas situasi politik di Pati, yang sebelumnya sudah memanas akibat kebijakan PBB.
Publik kini menanti langkah hukum selanjutnya yang akan diambil KPK terhadap Bupati Sudewo.
