Radarnesia.com – Pemerintah mulai memasuki tahapan penetapan upah minimum untuk tahun 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditetapkan pada 21 November 2026.

Penetapan UMP 2027 menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan besaran upah minimum yang akan berlaku bagi pekerja di setiap provinsi. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan penetapan upah minimum sektoral provinsi hingga upah minimum kabupaten/kota.

Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur jadwal tersendiri untuk setiap tahapan penetapan upah minimum. Dengan adanya pembagian tenggat waktu tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan seluruh proses sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Setelah batas akhir penetapan UMP pada 21 November 2026, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Selanjutnya, proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 diberikan tenggat hingga 25 November 2026. Tahapan ini menjadi bagian lanjutan dari rangkaian penetapan upah minimum di tingkat daerah.

Perbedaan jadwal tersebut menunjukkan bahwa penetapan upah minimum dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan proses penetapan berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku.

Bagi pekerja maupun pengusaha, kepastian jadwal penetapan upah minimum menjadi informasi penting untuk mempersiapkan penerapan kebijakan pengupahan pada 2027.

Dengan demikian, seluruh tahapan penetapan UMP, UMSP, dan UMK diharapkan dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah.