Radarnesia.com – Daftar kekosongan jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bertambah. Sebelumnya, terdapat empat jabatan yang kosong, kini jumlahnya menjadi lima jabatan.

Lima jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretaris DPRD, Kepala BPBD, serta Kepala Dinas Perpustakaan.

Kekosongan kursi Kadis Perpustakaan ini menambah daftar jabatan yang belum memiliki pejabat definitif. Jabatan yang sebelumnya diemban Dr Ahmad Ridwan itu terpaksa dilepas karena dirinya tersandung kasus hukum yang menyeret namanya. Bahkan, dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Muaro Jambi.

Kondisi kekosongan jabatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi mendapat sorotan tajam dari legislatif.

Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, mendesak pemerintah daerah agar tidak berlarut-larut membiarkan posisi penting diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Aidi Hatta menegaskan, kepastian kepemimpinan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sangat krusial untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara optimal.

“Percepatan pengisian jabatan definitif penting agar setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal,” ujar Aidi Hatta.

Menanggapi pekerjaan rumah (PR) birokrasi ini, Aidi Hatta meminta eksekutif segera mengambil langkah taktis. Ia mengingatkan agar proses pengisian jabatan tetap berpijak pada regulasi yang berlaku dengan cermat mempertimbangkan ketentuan serta urgensi kebutuhan pemerintahan daerah.

“Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pengisian jabatan definitif ini dengan tetap mempertimbangkan ketentuan serta kebutuhan organisasi,” pungkasnya.