Radarnesia.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di era digital tak cukup hanya dilakukan dengan cepat, namun juga harus presisi dan efisien.
Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan bukan hanya soal kecepatan kerja, tetapi juga tentang kemampuan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran melalui tata kelola yang cerdas.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara SENERGI (Senin Bergerak) bertema Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/6/2025).
“Kita berjuang terus untuk menjadi smart ministry. Makanya digitalisasi adalah salah satu instrumen yang sangat penting, bukan hanya untuk daily administrator, tetapi juga untuk yang kami sebut sebagai precision policy,” kata Pratikno.
Precision policy mencakup ketepatan dalam merancang, menganggarkan, dan menjalankan kebijakan. Menurutnya, presisi dalam kebijakan akan memperkuat akuntabilitas serta menghindarkan birokrasi dari inefisiensi yang tidak perlu.
Lebih jauh, Pratikno menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan hidup pegawai.
Menurutnya, kerja birokrasi ke depan harus diarahkan agar lebih cerdas, berdampak tinggi, namun tidak mengorbankan waktu pribadi dan sosial pegawai.
“Kami kerja keras untuk be smart, produktivitas tinggi, tetapi juga bekerja dengan durasi waktu yang lebih sedikit, effort yang lebih sedikit, agar bisa work life balance, bukan hanya work time, tetapi juga ada family time, social time, me time,” tegasnya.
