Pajak Hiburan Bisa Lebih Rendah dari 40-75%, Airlangga: Ada Ketentuan UU HKPD

RADARNESIA.COM – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah daerah bisa memberlakukan besaran tarif pajak lebih rendah untuk jasa hiburan khusus yang kini ditetapkan sebesar 40-75%.

Besaran tarif pajak hiburan khusus yang banyak dikeluhkan oleh sejumlah pelaku usaha, dibahas dalam rapat Presiden Joko Widodo bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Terorisme Masih Jadi Ancaman Semua Negara

“Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70% sesuai dengan daerah masing-masing,” ungkap Airlangga di Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Jumat (19/1/2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), disebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang untuk pengurangan itu.

Baca Juga:  Raksasa Telekomunikasi Australia dan TPN Bangun Kabel Bawah Laut Jakarta-Singapura-AS

Dalam Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan atau sanksinya.

Kemudian, Pasal 6 UU HPKD juga mengatur bahwa pemerintah daerah dilarang memungut jenis pajak jika potensi hiburan di daerah tersebut kurang memadai.

Ketentuan soal besaran tarif pajak di bawah batas minimum 40% untuk hiburan khusus itu akan dirinci dalam surat edaran yang segera dikeluarkan oleh pemerintah.

Baca Juga:  Masyarakat Diminta Waspada, Puting Beliung yang Melanda Bandung dan Sumedang Berpotensi Terjadi Lagi

“Insentif yang diberikan tentu terkait dengan sektor terkait, nanti akan dirinci. Jadi surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri akan lebih menjelaskan hal ini karena di dalam undang-undang itu sifatnya diskresi, sehingga tentu kita tidak ingin ada ‘moral hazard’, sehingga harus dipayungi oleh surat edaran,” kata Airlangga.

Pemerintah menilai insentif fiskal perlu diberikan pada usaha hiburan mengingat sektor pariwisata yang baru pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *