Radarnesia.com- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa barat. Diminta untuk audit kegiatan peningkatan jaringan irigasi dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUTR) Kabupaten Purwakarta yang dikerjakan pada bulan Mei tahun 2023 silam.
Pasalnya, Dalam kegiatan peningkatan jaringan irigasi tersebut diduga dimonopoli oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan Undang undang KIP No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Kegiatan yang dikerjakan CV Mudya Nusantara sebagai penyedia jasa yang berlokasi di Cibingbin Kecamatan Bojong, dengan Nomor SPK : 10/SPK.SDA./PPK- CBB/V/2023 dengan masa kerja 120 Hari. Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dengan pagu Rp. 1.989.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang menjadi sorotan banyak publik.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komunitas Perduli Purwakarta (KPP) kabupaten Purwakarta, Tarman Sanjaya, ia mengatakan, Sesuai amanat undang-undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat wajib mengetahui segala bentuk kegiatan karena itu jaminan hak warga negara.
“Tujuan dibentuknya undang undang KIP No 14 tahun 2008 itu jelas untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik lainnya. Jadi harus transparan, jangan sampai publik bertanya-tanya,”ujar Tarman Sanjaya, Sabtu (23/03/2024).
Dikatakan Tarman Sanjaya, Kegiatan itu pake uang negara bukan pake uang pribadi, maka dari itu masyarakat harus tau detail pekerjaannya.
“Kegiatan peningkatan jaringan irigasi itukan pake uang negara bukan uang pribadi, jadi harus terbukalah jangan pula uang negara dianggap uang pribadi. Jangan jangan kualitas fisik serta material yang digunakan diragukan karena minim nya informasi yang didapat oleh warga. Lagian apa susahnya tinggal dibuat aja jumlah volume di papan informasi kegiatan!! Kalau seperti itukan kesannya kegiatan tersebut seperti ada yang memonopoli yang tujuannya untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya,”ucap Tarman Sanjaya.
Dengan minim nya informasi yang didapat dapat diduga kualitas fisik serta material yang digunakan diragukan. Dari acuan tersebut, Tarman Sanjaya meminta kepada BPKP Jawa Barat untuk mengaudit kegiatan peningkatan jaringan irigasi di Cibingbin.
“Saya selaku Wakil Ketua KPP meminta kepada BPKP Jabar untuk mengaudit kegiatan tersebut,” Pinta Tarman Sanjaya.
