Radarnesia.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih terhadap beberapa menterinya.
Reshuffle merupakan suatu peristiwa di mana kepala pemerintahan memutar atau mengganti komposisi menteri dalam kabinetnya.
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan ada lima kementerian yang dirombak yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Koperasi (Kemenkop), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Selain itu, adapula kementerian baru di Kabinet Merah Putih yakni Kementerian Haji dan Umroh.
Namun, Prasetyo tidak menjelaskan siapa saja menteri baru yang akan menjabat di keenam kementerian tersebut.
Dia hanya mengatakan seluruh menteri baru akan dilantik pada Senin (8/9/2025) sore ini di Istana Negara, Jakarta.
“Enam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara”.
Kementerian yang terdampak reshuffle kabinet
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Kementerian Koperasi
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga
Dengan demikian, Prasetyo terdapat enam kementerian yang mengalami perubahan: satu kementerian baru dan lima kementerian dengan reposisi pejabat. “Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” pungkas Prasetyo.
Sementara, kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah diisukan akan dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan.
Adapun sebelumnya Gus Irfan memang sudah didapuk menjadi Kepala Badan Haji dan Umrah sejak pertama kali dilantik Prabowo pada 20 Oktober 2024 lalu.
Setelah itu, dirinya pun diisukan akan menjadi menteri setelah lembaga haji dan umrah tersebut dijadikan kementerian.
Adapun perubahan nomenklatur itu sudah dituangkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disepakati oleh Komisi VIII DPR dan pemerintah pada 26 Agustus 2025 lalu.
Pasca disahkannya revisi tersebut, dukungan muncul terhadap Gus Irfan untuk menjadi Menteri Haji dan Umrah.
Salah satunya dari Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid.
Tak cuma Gus Irfan, dukungan juga disampaikan terhadap Dahnil Anzar yang menjabat sebagai Wakil Kepala BP Haji untuk menjadi wamen.
“Tentu kita dukung agar mereka berdua (Gus Irfan dan Dahnil) dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya.”
“Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji yang terpisah dari Kementerian Agama,” ujarnya, dikutip dari laman MPR, Senin sore.
