Fraksi Golkar DPRD Tebo menyoroti sejumlah persoalan penting dalam Rapat Paripurna DPRD Tebo, mulai dari penempatan dana BLUD Rp17 miliar, krisis air bersih hingga angkutan CPO PT SMS.
Fraksi Golkar DPRD Tebo menyampaikan pandangan tersebut saat membahas Ranperda Perubahan APBD 2026 serta dua ranperda lainnya dalam rapat paripurna, Jumat (4/9/2026), dengan meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi.
Sorotan pertama diarahkan terhadap dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo yang nilainya mencapai sekitar Rp17 miliar.
Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten Tebo menempatkan dana tersebut di Bank Jambi, dengan mempertimbangkan posisi pemerintah daerah sebagai salah satu pemegang saham bank tersebut.
Penempatan dana di Bank Jambi dinilai berpotensi memberikan manfaat kembali bagi daerah melalui dividen, sekaligus memperkuat peran lembaga keuangan milik daerah dalam mendukung perekonomian Tebo.
Selain faktor kepemilikan saham, Fraksi Golkar juga menilai Bank Jambi selama ini konsisten memberikan kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bagi masyarakat Kabupaten Tebo.
Dukungan terhadap Bank Jambi, menurut Fraksi Golkar, juga menjadi penting setelah insiden yang terjadi belum lama ini dan membutuhkan perhatian bersama demi menjaga stabilitas bank milik daerah.
Persoalan lain yang mendapat tekanan Fraksi Golkar ialah krisis air bersih yang dialami warga Dusun Tanjung Beringin, Desa Lubuk Mandarsah Ulu, Kecamatan Tengah Ilir.
Kondisi tersebut disebut telah berlangsung hampir satu bulan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan ibadah.
Fraksi Golkar mengungkapkan, dalam tiga kali pelaksanaan Salat Jumat, warga bahkan mengalami kesulitan memperoleh air yang diperlukan untuk berwudu sebelum menjalankan ibadah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut, mengingat ketersediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat.
Fraksi Golkar menegaskan kebutuhan air tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kepentingan dasar warga serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Sorotan berikutnya menyasar aktivitas angkutan crude palm oil atau CPO milik Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT Selaras Mitra Sarimba atau PT SMS.
Fraksi Golkar mendukung pemanfaatan jalan TMMD yang menghubungkan kawasan tersebut hingga Sungai Alai sebagai jalur alternatif bagi kendaraan pengangkut CPO perusahaan.
Pemanfaatan jalur alternatif itu dinilai penting untuk melindungi ruas jalan Pal 12–Blok E yang pembangunannya menggunakan dana pinjaman daerah dari kerusakan akibat beban kendaraan.
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Tebo bersikap tegas terhadap kendaraan angkutan CPO PT SMS yang diduga memiliki tonase tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga diminta memberikan batas waktu kepada perusahaan untuk segera membenahi jalan TMMD sehingga jalur tersebut dapat digunakan sebagai alternatif angkutan CPO.
Langkah itu dinilai dapat membantu menjaga kondisi infrastruktur daerah sekaligus mencegah kerusakan lebih cepat pada ruas jalan yang pembangunannya menggunakan pembiayaan pemerintah daerah.
Di tengah berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar tetap memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo beserta jajaran serta DPRD atas sinergi pembahasan tiga ranperda.
Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui tiga ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi pembahasan harus ditindaklanjuti secara serius.
Tiga ranperda tersebut mencakup Perubahan APBD 2026, Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tebo.
Selain itu, Fraksi Golkar mengapresiasi penerapan E-Parking di RSUD STS Tebo yang dinilai dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran pendapatan dan memperbaiki pelayanan publik.
Program tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan tata kelola pengelolaan pendapatan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih tertib kepada masyarakat pengguna rumah sakit.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi rencana menghadirkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah strategis pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia Kabupaten Tebo.
Namun, Fraksi Golkar mengingatkan pembangunan SNT tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah diminta membuka ruang pemberdayaan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal agar keberadaan SNT memberikan manfaat lebih luas bagi warga di sekitar kawasan.
Infrastruktur pendukung SNT juga menjadi perhatian, terutama peningkatan akses jalan di Dusun Rejo Sari yang dinilai penting menunjang mobilitas menuju kawasan sekolah.
Dengan demikian, Fraksi Golkar berharap SNT tidak sekadar menjadi pusat pendidikan berkualitas, tetapi mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan masyarakat sekitar.
Sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Tebo sepanjang 2026 turut mendapat apresiasi, termasuk pengendalian inflasi, pembinaan BUMD dan prestasi dalam Pameran Jambi Elok Nian 2026.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi capaian Terbaik II pada Pameran Jambi Elok Nian 2026 serta terpilihnya Desa Sumber Agung sebagai salah satu calon atau percontohan Desa Antikorupsi.
Berbagai prestasi tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pembangunan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
