Radarnesia.com – Bank Jambi dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu berkembang dari usaha skala kecil menjadi lebih profesional, produktif dan kompetitif.
Pengamat perbankan Laila Farhat mengatakan, sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Bank Jambi perlu diperkuat untuk membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu menjadi kekuatan ekonomi baru daerah.
Menurut Laila, pengembangan UMKM harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi memperkuat perekonomian daerah. Kebijakan pemerintah perlu berjalan beriringan dengan dukungan sektor perbankan.
Dukungan tersebut tidak sebatas penyediaan modal usaha. Pelaku UMKM juga membutuhkan literasi keuangan, digitalisasi, pendampingan, penguatan manajemen serta akses pasar yang lebih luas.
“Bank Jambi memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jambi bukan hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut menggerakkan sektor riil,” ujar Laila.
Ia menjelaskan, persoalan UMKM saat ini tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan modal. Banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala administrasi, pencatatan keuangan, legalitas hingga manajemen usaha.
Selain itu, kemampuan pemasaran dan pemenuhan standar produk juga menjadi tantangan ketika UMKM ingin memperluas pasar. Kondisi tersebut membuat pembiayaan perlu disertai pendampingan yang berkelanjutan.
Laila menilai konsep UMKM naik kelas harus menjadi paradigma baru dalam pemberdayaan ekonomi daerah. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang memperoleh pinjaman.
“Naik kelas itu artinya usaha semakin profesional. Ada pencatatan keuangan, legalitas jelas, transaksi semakin tertata, mampu mengakses pembiayaan formal, memanfaatkan teknologi dan memiliki pasar yang semakin luas,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Bank Jambi dinilai dapat mengambil peran lebih besar sebagai lokomotif pembiayaan UMKM. Posisi sebagai bank pembangunan daerah menjadi keunggulan karena memiliki kedekatan dengan karakter ekonomi dan pelaku usaha lokal.
Kedekatan tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
Laila menegaskan, UMKM membutuhkan pembiayaan produktif, bukan sekadar kredit murah. Modal yang diberikan harus mampu meningkatkan kapasitas produksi, mendorong pertumbuhan omzet dan memperkuat kemandirian usaha.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar kredit murah, tetapi kredit yang produktif. Pembiayaan harus mampu menciptakan kapasitas produksi, meningkatkan omzet dan pada akhirnya membuat usaha menjadi semakin mandiri,” jelasnya.
Menurut dia, pendampingan juga tidak boleh berhenti ketika kredit telah disalurkan. Bank dapat terus memantau perkembangan usaha sekaligus memberikan edukasi agar modal yang diterima benar-benar digunakan secara produktif.
Model tersebut dinilai dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat antara perbankan dan pelaku UMKM. Bank memperoleh debitur yang semakin berkualitas, sedangkan pelaku usaha mendapatkan ruang untuk tumbuh secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Pemda memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah dapat membantu penguatan legalitas, pelatihan, akses pasar hingga membuka peluang melalui pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah daerah juga dapat memperluas ruang bagi produk lokal agar masuk ke berbagai rantai perdagangan. Langkah tersebut akan semakin efektif apabila didukung pembiayaan dan literasi keuangan dari Bank Jambi.
“Pemda punya kewenangan dan program, Bank Jambi punya instrumen pembiayaan. Kalau dua kekuatan ini disatukan, dampaknya akan jauh lebih besar dibanding berjalan sendiri-sendiri,” kata Laila.
Ia menilai indikator keberhasilan pemberdayaan UMKM perlu diperluas. Jumlah kredit yang tersalurkan seharusnya bukan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program pembiayaan.
Pertumbuhan omzet, peningkatan aset, produktivitas, kualitas produk, perluasan pasar hingga kemampuan menciptakan lapangan kerja dinilai lebih mencerminkan dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha.
“Jadi jangan hanya menghitung berapa kredit yang tersalurkan. Ukur juga berapa UMKM yang benar-benar tumbuh setelah mendapatkan pembiayaan,” tegasnya.
Laila melihat penguatan UMKM berpotensi memberikan efek berantai terhadap perekonomian Jambi. Ketika usaha berkembang, kebutuhan bahan baku meningkat dan penyerapan tenaga kerja ikut bertambah.
Pertumbuhan aktivitas UMKM juga dapat meningkatkan transaksi ekonomi di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah secara lebih luas.
Karena itu, Laila mendukung langkah Pemda yang menempatkan UMKM sebagai salah satu fondasi penguatan ekonomi daerah. Ia juga berharap Bank Jambi terus memperbesar kontribusinya melalui pembiayaan dan pendampingan usaha.
“UMKM adalah ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau UMKM tumbuh, manfaat pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Ia optimistis sinergi Pemda, Bank Jambi dan pelaku usaha yang dibangun secara konsisten dapat melahirkan lebih banyak UMKM lokal yang profesional, kompetitif dan mampu menembus rantai ekonomi yang lebih luas.
