Radarnesia.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan siber dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), yang sejalan dengan visi digitalisasi agar lebih tangguh dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Sekjen Kemkomdigi), Ismail, mengatakan, digitalisasi bukan sekadar alat percepatan teknologi, tetapi juga fondasi penting bagi ketahanan bangsa karena mampu membantu masyarakat beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan era teknologi yang disruptif.
“Ketahanan, sebagaimana saya pahami, adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan saat kita menghadapi tantangan, serangan, atau perubahan besar,” ujar Ismail dalam Forum Simposium dan penandatanganan MoU antara Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, bertema “Building a Resilient Digital Indonesia: Integrating AI, Cybersecurity, and Privacy” di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, pada Kamis (26/6/2025).
Menurut Ismail, di balik segala kemajuan teknologi, terdapat risiko dan tantangan baru, mulai dari ancaman siber hingga pergeseran nilai akibat pemanfaatan teknologi yang tidak seimbang.
Oleh karena itu, manfaat digitalisasi hanya akan maksimal jika dibarengi dengan kesadaran akan batas-batas etika, budaya, dan nilai kebangsaan.
“Topik-topik ini mengingatkan saya bahwa di balik sisi terang digitalisasi dan segala keuntungannya, terdapat sisi gelap yang harus kita waspadai. Kita harus menjawab keduanya secara bersamaan,” tutur Sekjen Kemkomdigi.
Lebih lanjut Ismail mengatakan, salah satu manfaat utama digitalisasi terletak pada sektor pendidikan, terutama dalam menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan digital, terlebih pembelajaran dan cara berpikir anak-anak masa kini sangat berbeda dari generasi sebelumnya.
Dalam proses ini, pemerintah berperan strategis bukan sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai pengorkestra berbagai pemangku kepentingan dan harus mendorong ruang tumbuh yang sehat bagi inovasi tanpa mengorbankan nilai kebangsaan.
“Pemerintah harus menjadi pengorkestra yang mampu menyelaraskan komitmen, strategi, dan agenda para pemangku kepentingan. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan mempercepat transformasi,” jelas Sekjen Kemkomdigi.
Ismail mencontohkan kebijakan sandboxing sebagai strategi efektif untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital, seperti yang berhasil diterapkan dalam sistem pembayaran digital QRIS.
Pendekatan ini dinilai memberi ruang bagi inovasi dengan tetap menjaga batas-batas etika.
“Kita tidak kekurangan kreativitas. Tetapi, kita harus tahu di mana batasnya. Etika, budaya, dan nilai adalah bagian dari batasan itu,” kata dia.
Dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Institut Teknologi Bandung dan Deakin University, serta antara SMK Telkom Malang dan Box Hill Institute untuk memperkuat kapasitas akademik dan vokasi di bidang digital, dengan semangat menanamkan inovasi dan nilai kebangsaan dalam strategi pengembangan sumber daya manusia.
“Kolaborasi kelembagaan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik dan kejuruan, tetapi juga menanamkan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia kita,” jelasnya.
Ia juga mengajak semua pihak melakukan transformasi digital tidak hanya demi kecepatan, efisiensi, melainkan juga untuk memperkuat martabat dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi masa depan.
“Mari kita wujudkan Indonesia digital yang tangguh. Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, dan berlandaskan pada persatuan, martabat, serta kemajuan,” pungkas Ismail.
