Scroll untuk baca artikel
NasionalPolitik

Komisi II DPR Pertanyakan Kesiapan KPU Antisipasi Kecurangan TSM di Pilkada 2024

×

Komisi II DPR Pertanyakan Kesiapan KPU Antisipasi Kecurangan TSM di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
384229 12055915052024 Whatsapp Image 2024 05 15 At 11.43.13 34549E2B Komisi Ii Dpr Pertanyakan Kesiapan Kpu Antisipasi Kecurangan Tsm Di Pilkada 2024

RADARNESIA.COM – Komisi II DPR RI mempertanyakan kesiapan KPU RI membuat regulasi melalui Peraturan KPU (PerKPU) untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang terbebas dari potensi kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM).

Sebab, apabila tidak diantisipasi dengan baik melalui PerKPU, pihak-pihak yang berkuasa sangat bebas melakukan gerakan untuk memenangkan calon tertentu secara TSM.

Scroll untuk baca artikel
Tutup Iklan

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP membahas Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, pada Rabu (15/5).

“Berkenaan dengan PerKPU daftar pemilih. Langsung saja ke KPU, saya sampaikan saja hal yang sudah terjadi di tempat kita, ketika dia dilaksanakan Pilkada ketika pemerintah yang berkuasa melakukan hal yang berkaitan dengan TSM atau terstruktur, sistematis, dan massif,” tegas Syamsurizal.

Baca Juga:  Mantan Bupati dan Ketua Partai Demokrat Pasbar H Yulianto SH.MM Serahkan Berkas Dokumen Persyaratan Ke Partai Demokrat.

Politikus PPP ini mencontohkan, berbagai kecurangan yang bersifat TSM pada Pilkada Serentak 2024 yang harus diantisipasi adalah diputarbalikkannya data para pemilih sebagaimana yang pernah terjadi.

“Apa yang mereka lakukan? Yakni memutarbalikkan si a yang tinggal di sini mencoblos di TPS di sana, si b yang tinggal di sana mencoblos di TPS sini. Diputarbalikkan oleh yang berkuasa,” tegas Syamsurizal.

Baca Juga:  Mantan PM Inggris Tony Blair Bertemu Menko Airlangga Hartarto, Bicarakan Tentang ini

Atas dasar itu, Syamsurizal mempertanyakan KPU RI selaku penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 soal cara mengantisipasi berbagai intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuasan.

“Nah bagaimana dalam hal ini dalam PerKPU kita apakah hal itu bisa dikendalikan atau tidak atau bisa diatur,” pungkasnya.***