Scroll untuk baca artikel
PolitikUnggulan

Melihat Dampak Politik dari Rencana Prabowo Membentuk Presidential Club

×

Melihat Dampak Politik dari Rencana Prabowo Membentuk Presidential Club

Sebarkan artikel ini
Melihat Dampak Politik Dari Rencana Prabowo Membentuk Presidential Club

RADARNESIA.COM – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembentukan Presidential Club. Ide tersebut, menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Ahmad Khoril Umam perlu diapresiasi.

“Merujuk pada model lembaga Presidential Club di Amerika Serikat, lembaga semacam ini bisa menghadirkan beberapa fungsi strategis. Mulai dari fungsi penasehat informal presiden dari para mantan presiden untuk merumuskan untuk bertukar pendapat, memberikan nasihat, dan membahas isu-isu strategis terkait masalah politik-pemerintahan dan kebijakan publik,” kata Umam kepada melansir Liputan6.com, Minggu (5/5/2024).

Scroll untuk baca artikel
Tutup Iklan

Ia menilai lembaga seperti ini juga bisa mempromosikan kepentingan nasional dan internasional, baik melalui advokasi, kegiatan amal, atau inisiatif lainnya. Selain itu, lembaga ini juga bisa mendorong kerjasama lintas partai, yang menjadi entitas kekuatan politik para mantan presiden, untuk memberikan nasihat-nasihat teknokratis kepada presiden yang memerintah.

“Berkumpulnya para mantan presiden dalam Presidential Club bisa menjadi penjaga tradisi dan integritas institusi kepresidenan. Klub presidensial dapat menjadi wadah di mana mereka dapat bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai dan standar tinggi yang terkait dengan jabatan presiden,” ujar dia.

Dengan demikian, secara general, lembaga ini bisa membantu menjaga kontinuitas, stabilitas, dan integritas lembaga kepresidenan dalam sistem politik di Tanah Air.

“Sebagai sebuah lembaga, jika Prabowo selaku presiden terpilih berkehendak, maka lembaga Presidential Club bisa terwujud. Sejauh ini, Capres terpilih Prabowo tidak memiliki garis konfik dengan siapapun. Prabowo memiliki hubungan baik dengan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo,” kata dia.

Megawati Miliki Garis Konflik Paling Banyak

Adapun mantan Presiden RI ke-5 Megawati yang memiliki garis konflik lebih banyak, mulai dari komunikasi yang belum terbuka dengan Presiden SBY, dan juga Presiden Jokowi sebagai imbas dinamika politik sebelumnya.

“Persoalan apakah lembaga tersebut bisa bekerja efektif atau tidak, akan bergantung pada kedewasaan masing-masing mantan presiden, dalam mengelola ego dalam pola relasi konflik politik personal yang sebenarnya tidak produktif. Demi kepentingan bangsa, seharusnya para mantan presiden bisa menyingkirkan ego dan kepentingan politik pribadi masing-masing,” ujar Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina ini.