Scroll untuk baca artikel
NasionalUnggulan

Otak Pungli di Rutan KPK, Hengki Dipindahkan Sejak 2022 Dari Pegawai Kemenkumham ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta

×

Otak Pungli di Rutan KPK, Hengki Dipindahkan Sejak 2022 Dari Pegawai Kemenkumham ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta

Sebarkan artikel ini

RADARNESIA.COM – Menanggapi kabar keterlibatan pegawai bernama Hengki yang diduga sebagai otak dalam praktik pungli di Rutan KPK, Kemenkumham buka suara. Kemenkumham menegaskan bahwa sosok Hengki yang merupakan dalang kegiatan pungli di Rutan KPK tak lagi berstatus sebagai pegawainya.

“Terhitung tahun 2022, Hengki telah beralih tugas menjadi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 785 Tahun 2022. Jadi yang bersangkutan bukanlah pegawai Kemenkumham lagi,” kata Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Hantor Situmorang dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/2/2024).

Hantor mengakui H sebelunya pernah bertugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Kemudian, H pun ditugaskan di KPK RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: SEK.2-44.KP.04.04 Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018.

Baca Juga:  KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan Cabang KPK

Namun, kata dia, pada 2022 lalu, H sudah beralih status menjadi Pegawai Pemprov DKI.

“Kemenkumham mendukung penuh proses penegakan disiplin terhadap pegawai tersebut jika memang terbukti melakukan pungli di Rutan KPK. Prinsipnya, Kemenkumham menyerahkan sepenuhnya tindakan penegakan disiplin di bawah pembinaan KPK,” ujarnya.

Kemenkumham menegaskan pihaknya berkomitmen memerangi pungli, baik di rutan maupun lapas yang berada di bawah naungannya. Sehingga, apabila ada indikasi pegawai yang terlibat dalam melakukan pungli, pasti akan ada sanksi tegas kepada petugas yang melanggar.

“Yang jelas jika ada pungli di lingkungan rutan maupun lapas, kami akan memberikan sanksi tegas Hal ini sesuai dengan motto Ditjenpas menciptakan pelayanan yang berintergritas,” tegasnya.

Sebelumnya,Terungkap sosok bernama Hengki, yang merupakan ‘otak’ dalam kegiatan pungli di Rutan KPK. Hal itu diungkap oleh Dewas KPK dalam persidangan etik pada Kamis lalu.

Baca Juga:  KPK Tetapkan Sekda dan 4 Anggota Dewan Sebagai Tersangka Baru Dugaan Korupsi Bandung Smart City

“Hengki ini dulu pernah menjadi pegawai KPK sebagai PNYD, pegawai negeri yang dipekerjakan yang berasal dari Kemenkumham,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Kamis (15/2/2024).

Tumpak mengatakan Hengki pernah dipekerjakan di Rutan KPK sebagai koordinator keamanan dan ketertiban. Kini Hengki bekerja di pemda DKI Jakarta dan sudah tidak di KPK.

Tumpak menjelaskan Hengki-lah yang menunjuk orang di rutan yang disebut sebagai ‘lurah’, yang bertugas mengumpulkan uang dari tahanan. Tahanan di rutan juga dikoordinasikan oleh seseorang yang dituakan dengan julukan ‘korting’.

Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik kepada 12 petugas Rutan KPK, dalam sidang etik pertama. Ke-12 orang itu dinilai terbukti melanggar etik karena menerima uang pungli dari para tahanan.

Baca Juga:  Formasi CPNS Kejaksaan 2024 untuk SMA/SMK hingga S1 Beserta Dokumen yang Wajib Disiapkan

Adapun modus pungli ke-12 petugas tersebut untuk menyelundupkan handphone ke dalam rutan dan membiarkan para tahanan menggunakan handphone.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan tidak menonaktifkan Hengki setelah diduga terlibat dalam kasus pungli Rutan KPK. Meski begitu, Setwan menyerahkan proses hukum yang berlangsung ke Dewas KPK maupun aparat penegak hukum.

“Kami sepenuhnya menyerahkan proses hukum Saudara Hengki tahun 2018 kepada aparat penegak hukum atau Dewas KPK,” kata Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus saat dihubungi, Sabtu (24/2/2024).

Sosok Hengki merupakan pegawai pindahan dari Kemenkumham. Ia sempat bertugas di Rutan KPK, setelah itu pindah tugas ke Pemprov DKI bagian Sekretaris DPRD DKI Jakarta.

“Saudara Hengki mulai bekerja di Setwan sejak awal November 2022,” terangnya.