Radarnesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat resmi menjalin sinergi strategis dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI).
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja yang dilakukan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., bersama Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI/BP2MI, Dwi Setiawan, S.E., M.Si., Ak., di Ruang Rapat Besar, Gedung Graha Pratama, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelindungan, peningkatan kompetensi, serta penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar berjalan sesuai prosedur resmi.
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa kerja sama lintas pemerintahan ini merupakan jawaban atas berbagai tantangan ketenagakerjaan luar negeri yang masih terjadi di lapangan.
Menurutnya, persoalan seperti penempatan secara nonprosedural atau ilegal, minimnya informasi peluang kerja yang resmi, keterbatasan kompetensi calon pekerja, hingga berbagai kendala yang dihadapi PMI dan keluarganya masih memerlukan perhatian serius dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
“Tantangan ini memerlukan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama yang kuat. Melalui Nota Kesepakatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja tahun 2026 hingga 2030 ini, kita wujudkan langkah nyata lewat sepuluh kegiatan konkret dalam tiga bidang utama,” ujar Bupati Anwar Sadat.
Bupati menjelaskan, bidang pertama berfokus pada pencegahan penempatan nonprosedural serta pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi melalui penguatan sosialisasi bahaya jalur ilegal, pembentukan Desa Migran Produktif dan Satgas PMI Desa, percepatan penanganan pengaduan, hingga jaminan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI dan keluarganya.
Selanjutnya, pada bidang kedua mengenai peningkatan kompetensi calon PMI dan pelayanan penempatan, Pemkab akan mengoptimalkan peran UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) guna mencetak tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat, menyalurkan informasi pasar kerja luar negeri yang valid, serta memastikan keberangkatan melalui jalur resmi.
Adapun pada bidang ketiga, yakni pemberdayaan purna PMI dan koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan pemetaan purna PMI untuk dibekali pelatihan kewirausahaan, akses permodalan dan pemasaran, serta melaksanakan evaluasi program secara berkala.
“Kami meyakini, dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah percontohan dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran dengan prinsip: aman berangkat, terlindungi selama bekerja, dan sejahtera setelah kembali,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Dwi Setiawan menyambut baik komitmen proaktif Pemkab Tanjung Jabung Barat yang telah menginisiasi kerja sama terukur ini. Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan angka keberangkatan pekerja migran nonprosedural sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah di pasar kerja global.
Usai prosesi penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog dan diskusi teknis antara jajaran Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan para direktur di lingkungan KP2MI/BP2MI yang hadir. Diskusi tersebut secara khusus membahas langkah-langkah taktis implementasi Rencana Kerja 2026–2030.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Bagian Kerja Sama, serta Kepala Bagian Prokopim Setda Tanjung Jabung Barat.
Sementara dari jajaran KP2MI/BP2MI turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Direktur Penempatan Non Pemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Mocharom Ashadi, Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia Abdri Danar, serta Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Mangiring Sinaga.
