Radarnesia.com – Pengamat perbankan Laila Farhat, S.E., M.M. menilai Bank Jambi memiliki posisi strategis dalam ekosistem keuangan daerah, khususnya dalam mendukung kelancaran pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Berbicara di Jambi (29/9) kemarin Laila mengatakan APBD tidak hanya merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi. Ketika anggaran daerah direalisasikan melalui belanja pemerintah, terjadi perputaran dana yang melibatkan pelaku usaha, penyedia barang dan jasa, UMKM, tenaga kerja hingga masyarakat.
“Dari APBD ke masyarakat terdapat mata rantai transaksi yang panjang. Di dalam mata rantai tersebut, perbankan memiliki peran penting untuk memastikan arus transaksi berjalan aman, efisien dan akuntabel. Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam ekosistem tersebut,” ujar Laila.
Ia menjelaskan, peran Bank Jambi tidak sebatas sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga mendukung berbagai transaksi keuangan pemerintah daerah, mulai dari penerimaan daerah, pembayaran belanja, transaksi kepada pihak ketiga hingga layanan perbankan bagi aparatur dan masyarakat.
Menurutnya, semakin besar aktivitas APBD yang direalisasikan, semakin penting pula dukungan sistem perbankan yang mampu menyediakan layanan transaksi secara cepat, aman dan terdigitalisasi.
“APBD Provinsi Jambi maupun APBD kabupaten dan kota memiliki aktivitas transaksi yang besar dan beragam. Karena itu, kapasitas sistem perbankan daerah harus mampu mengikuti kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Laila menilai, keberadaan Bank Jambi juga memiliki arti penting dalam menjaga agar sebagian aktivitas ekonomi daerah tetap memiliki keterhubungan dengan lembaga keuangan lokal. Dana yang bergerak melalui transaksi pemerintah pada akhirnya dapat masuk ke berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, jasa, konstruksi, UMKM dan sektor produktif lainnya.
Dalam konteks tersebut, ia melihat fungsi Bank Jambi perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan, transformasi digital, penguatan manajemen risiko serta penerapan tata kelola yang baik.
“Bank daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi pembangunan. Pertumbuhan bisnis penting, tetapi keamanan transaksi, kualitas kredit, tata kelola dan kontinuitas pelayanan juga tidak kalah penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Jambi perlu terus dibangun dalam koridor regulasi dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan sistem transaksi yang semakin terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Kalau APBD merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi daerah, maka sistem keuangan yang menopangnya harus kuat. Bank Jambi dapat menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan kebijakan anggaran pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
