RADARNESIA.COM – Kabar baik bagi para penerima bantuan sosial (Bansos) di Indonesia.
Undangan atau surat panggilan untuk pencairan sebagian bantuan sudah mulai disebarluaskan.
Sementara itu pencairan secara tunai akan dilakukan di kantor pos pada 15 Februari 2024, sehari setelah Pemilu.
Selain itu, bantuan cadangan pangan berupa beras dari pemerintah juga akan disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan Kepala Badan Pangan Nasional.
Bagi yang menunggu atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang pencairan bantuan sosial secara tunai di kantor pos, simak informasi lengkapnya dalam artikel berikuti.
Awal Februari 2024, pemerintah telah memulai proses penyaluran berbagai jenis bansos melalui Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam setiap kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 200.000 per bulan untuk periode Januari, Februari dan Maret 2024 akan dicairkan di awal Februari.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,2 triliun untuk menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat BLT.
Pencairan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada Februari 2024 ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan.
Namun, pemerintah memutuskan untuk memberhentikan sementara penyaluran bantuan pangan berupa beras jelang pemilihan umum (Pemilu) mulai 8-14 Februari 2024.
Hal ini diambil untuk menghormati tahapan Pemilu dan menghindari politisasi bansos selama masa tenang.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo menyatakan bahwa penyaluran bantuan pangan akan dilanjutkan setelah Pemilu pada 15 Februari 2024 mendatang.
Untuk itu, pemerintah meminta semua pihak terkait untuk mengoptimalkan penyaluran sebelum dan sesudah masa tenang Pemilu.
Meski penyaluran bansos di kantor Pos mengikuti jadwal masa tenang, PT Pos Indonesia tetap akan menyalurkan bansos secara tunai pada 15 Februari 2024.
Bantuan beras sebesar 10 kg juga akan disalurkan kembali setelah Pemilu 2024.
Selain itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan disalurkan kepada penerima non-KKS pada tanggal yang sama.
Pencairan PKH untuk KKS dilakukan setiap tiga bulan, sementara pencairan lewat pos dilakukan setiap dua bulan.
Bantuan sosial tunai lainnya yang akan dicairkan setelah Pemilu adalah BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Program ini akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 600.000 kepada penerima manfaat.
Sementara menunggu pencairan, diharapkan para penerima bansos tetap mengikuti perkembangan penyaluran di daerah masing-masing.
Selain itu, pemerintah terus berupaya menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk BPNT dan PKH.
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat yang kesulitan secara ekonomi dapat terbantu.***
