Radarnesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026).
Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB. Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari proses pembicaraan tingkat I yang telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah sehari sebelumnya.
Pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna.
Kesepakatan tersebut diperoleh setelah seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui kelanjutan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Dalam pembahasannya, terdapat sejumlah materi penting yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Di antaranya mengenai ruang lingkup tindak pidana, jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas, serta mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.
Selain itu, rancangan aturan tersebut juga memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), jaminan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
RUU tersebut turut mengatur pembentukan badan pengelola aset dan badan pengawas independen untuk memastikan proses pengelolaan serta perampasan aset berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dengan masuknya RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat II, DPR bersama pemerintah memasuki tahapan pengambilan keputusan akhir untuk menentukan persetujuan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.




