Radarnesia.com – DPRD Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 serta sejumlah persoalan pemerintahan daerah.
Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai 3 Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (8/10/2026).
Rombongan DPRD Muaro Jambi berasal dari lintas Komisi I, II, III, dan IV. Mereka diterima Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara H. Samsuddin Abdul Kadir bersama Plt. Kepala Biro Hukum Yusran Yunus dan jajaran.Konsultasi Hukum
Rombongan berjumlah tujuh orang, terdiri atas lima anggota DPRD dan dua staf pendamping.
Lima anggota DPRD yang hadir yakni Robinson Sirait, S.M., Joniadi P. Nainggolan, Hj. Ade Erma Suryani, S.T., M.M., Lukman, S.H., dan Elvim Jonnedy, S.E. Mereka didampingi Staf Humas Abi Susanto dan Staf Fasilitasi Ronaldo Sahputra.
APBD 2027 di Tengah Kebijakan Efisiensi
Dalam pertemuan tersebut, Samsuddin memaparkan kondisi umum Maluku Utara sekaligus tantangan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal.
Ia menjelaskan Maluku Utara terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota. Sofifi sebagai ibu kota provinsi memiliki karakter administratif yang berbeda karena secara administratif merupakan kelurahan di Kota Tidore Kepulauan.
Pembahasan kemudian mengarah pada persiapan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Samsuddin, kebijakan efisiensi nasional turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Pemprov Maluku Utara, kata dia, berupaya menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan dengan menyesuaikan strategi belanja.
Ia menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp1,6 triliun, sementara belanja pegawai berada pada kisaran Rp1,4 triliun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari pendekatan pembangunan yang lebih hemat. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penggunaan konstruksi jalan lapen dengan nilai sekitar Rp2 miliar dibandingkan pembangunan jalan hotmix yang disebut membutuhkan sekitar Rp5 miliar.
Di sisi pendapatan, pemerintah provinsi terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan sektor pertambangan.
Tanah Adat dan Ulayat Ikut Dibahas
Konsultasi tidak hanya membahas anggaran. Persoalan tanah adat atau ulayat juga menjadi salah satu topik yang ditanyakan DPRD Muaro Jambi.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan ketersediaan regulasi perlindungan tanah adat di Maluku Utara.
Samsuddin menjelaskan, berdasarkan pemaparan dalam pertemuan, pengakuan terhadap tanah adat bermula dari kesepakatan masyarakat adat secara komunal. Setelah proses tersebut, pengakuan kemudian berkaitan dengan mekanisme negara.
Ia menyampaikan bahwa sepanjang masyarakat adat menyepakati suatu wilayah sebagai bagian dari kepemilikan kesultanan atau adat, negara dapat memberikan pengakuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemprov Maluku Utara, menurut Samsuddin, telah memiliki regulasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pertambangan dan Persoalan Tambang Rakyat
Isu pertambangan juga menjadi bagian dari konsultasi antara kedua lembaga pemerintahan tersebut.
DPRD Muaro Jambi menanyakan persoalan yang berkaitan dengan tambang emas rakyat. Menanggapi hal itu, Samsuddin menjelaskan mengenai mekanisme eksplorasi dan kewenangan perizinan yang berlaku.
Menurut penjelasannya, kewenangan perizinan eksplorasi kini berada pada pemerintah pusat. Eksplorasi juga membutuhkan biaya besar sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penugasan kepada perusahaan.
Apabila eksplorasi menemukan potensi sumber daya, data hasil eksplorasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses lelang.
Pembahasan ini menjadi salah satu bagian dari pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah dalam menghadapi persoalan pengelolaan sumber daya alam.
Honorer, PPPK, hingga Data Dapodik Guru
Persoalan kepegawaian turut masuk dalam agenda diskusi. Anggota DPRD Muaro Jambi membahas kebijakan pegawai paruh waktu dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Persoalan administrasi guru melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga menjadi perhatian.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah data guru yang telah berpindah sekolah tetapi belum diperbarui dalam sistem. Kondisi tersebut disebut dapat menimbulkan kendala ketika guru mengikuti proses tes.
Topik tersebut menunjukkan bahwa konsultasi antardaerah tidak hanya berkaitan dengan kebijakan anggaran, tetapi juga menyentuh persoalan administrasi pemerintahan yang berdampak pada aparatur dan tenaga pendidikan.
Muaro Jambi Paparkan Kondisi Daerah
Perwakilan DPRD Muaro Jambi Robinson Sirait menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan rombongan setelah menempuh perjalanan Jambi–Jakarta–Sofifi.
Dalam pertemuan itu, ia turut memaparkan kondisi Kabupaten Muaro Jambi. Daerah tersebut disebut memiliki 11 kecamatan dan 150 desa.
Robinson juga menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Muaro Jambi beranggotakan 40 orang. Adapun potensi unggulan daerah yang disampaikan meliputi batu bara, emas, dan perkebunan kelapa sawit.
Kunjungan tersebut pada dasarnya bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus melakukan konsultasi terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan hal-hal lain yang dinilai perlu dibahas bersama.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab. Pada akhir agenda, rombongan DPRD Muaro Jambi menyampaikan ucapan selamat HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara kepada jajaran pemerintah provinsi.
Mereka juga mendoakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, serta jajaran Pemprov Maluku Utara agar selalu sehat dan amanah dalam menjalankan pemerintahan.
Kunjungan ditutup dengan penyerahan cenderamata berupa Kopi 3A khas Jambi kepada Pemprov Maluku Utara yang diterima langsung oleh Sekda Samsuddin Abdul Kadir, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.
