Radarnesia.com – Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menegaskan bahwa data pertahanan memiliki sifat rahasia dan membawa risiko terhadap kedaulatan negara jika diungkapkan secara terbuka kepada publik.
“Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” ujar Meutya di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Meutya menanggapi permintaan sejumlah calon presiden kepada Menteri Pertahanan dan Calon Presiden Prabowo Subianto untuk membuka data pertahanan negara dalam debat ketiga Pilpres 2024.
Dia menyatakan bahwa para calon presiden yang meminta hal tersebut tidak menyadari risiko yang mungkin timbul terhadap pertahanan dan kedaulatan negara, terutama karena debat tersebut disiarkan secara langsung oleh media dan dapat menarik perhatian dunia.
Meutya, yang juga merupakan legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, berpendapat bahwa debat mengenai pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden, karena isu tersebut rawan terhadap kedaulatan bangsa.
“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” ujarnya.
Pada debat ketiga Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kementerian Pertahanan.
Namun, Prabowo memilih untuk tidak terpancing menjawab pertanyaan tersebut dan mengajak diskusi tertutup dengan kedua pasangan calon.
