Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP
Akademisi UIN STS Jambi
Tulisan berjudul “ISMI Jambi: Antara Gerakan Kebudayaan Melayu dan Mesin Sosial-Politik Menjelang 2029” menarik bukan semata karena membicarakan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI), tetapi karena memperlihatkan satu kecenderungan dalam membaca organisasi masyarakat, ketika sebuah organisasi tumbuh cepat, membangun struktur, mengembangkan program sosial dan memiliki hubungan dengan sejumlah elite, seluruh aktivitas tersebut segera diletakkan dalam kerangka kalkulasi politik.
Tulisan tersebut mengawali argumentasinya dengan pertanyaan, apakah pertumbuhan ISMI merupakan murni gerakan kebudayaan Melayu atau menyimpan agenda sosial-politik yang lebih besar. Pertanyaan itu sah. Bahkan organisasi masyarakat memang patut dibaca secara kritis. Namun, persoalannya muncul ketika pertanyaan analitis perlahan berubah menjadi konstruksi kesimpulan, sementara bukti yang diperlukan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya belum sepenuhnya tersedia. Di sinilah analisis perlu didinginkan.
Pertama, jaringan elite tidak otomatis berarti jaringan politik.
Tulisan tersebut menyoroti komposisi pengurus ISMI dan kedekatan sebagian pengurus dengan dua lingkaran politik Jambi. Dari fakta itu kemudian muncul interpretasi mengenai “primordialisme jaringan” dan kemungkinan bahwa organisasi dibangun melalui kedekatan personal serta akses terhadap kekuasaan.
Masalahnya bukan pada boleh atau tidaknya interpretasi tersebut. Masalahnya adalah standar pembuktiannya.
Dalam perspektif political network, jaringan merupakan hubungan antaraktor yang dapat mengandung berbagai jenis pertukaran, informasi, kepercayaan, sumber daya, profesi, persahabatan, kepentingan sosial, maupun kepentingan politik. Hubungan politik hanyalah salah satu kemungkinan.
Karena itu, mengetahui bahwa seseorang memiliki kedekatan dengan politisi tidak cukup untuk membuktikan bahwa organisasi yang diikutinya merupakan instrumen politik.
Diperlukan bukti mengenai arah hubungan, mekanisme pengaruh, pertukaran sumber daya, struktur pengambilan keputusan dan tujuan yang hendak dicapai.
Tanpa itu, kita sedang membaca jaringan sosial melalui kacamata politik, bukan membuktikan bahwa jaringan sosial tersebut memang dirancang untuk kepentingan politik.
Kedua, istilah “basis data sosial-politik” membutuhkan kehati-hatian.
Tulisan tersebut menyebut pendataan anak yatim, pembinaan masjid dan pendataan UMKM perempuan sebagai aktivitas yang menghasilkan data sosial yang sangat presisi. Bahkan disebut bahwa data tersebut dalam konteks tertentu dapat lebih kuat daripada data yang dimiliki partai politik, kemudian dapat berubah menjadi modal sosial-politik. Di sini terjadi lompatan konseptual.
Data tentang anak yatim adalah data sosial. Data tentang UMKM adalah data ekonomi. Data tentang pengurus masjid, pemuda dan jamaah adalah data komunitas.
Tidak satu pun dari kategori tersebut secara otomatis merupakan data elektoral.
Dalam teori “social capital”, sebagaimana dikembangkan Robert Putnam, jaringan, kepercayaan dan norma sosial dapat menghasilkan kemampuan kolektif untuk bekerja sama. Tetapi modal sosial tidak identik dengan preferensi politik tertentu. Modal sosial bahkan dapat digunakan untuk tujuan yang sama sekali non-elektoral, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan penguatan komunitas.
Dengan demikian, mengubah data sosial menjadi modal politik membutuhkan sebuah mekanisme konversi.
Siapa yang mengonversinya? Untuk kandidat siapa? Melalui instrumen apa? Dengan keputusan organisasi yang mana? Bagaimana anggota dimobilisasi? Apa indikator bahwa penerima manfaat program kemudian diarahkan kepada pilihan politik tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru belum dijawab.Tanpa mekanisme konversi, yang ada baru modal sosial.
Ketiga, konsep “mesin antara” juga perlu diuji secara lebih ketat.
Tulisan tersebut menyebut organisasi kebudayaan seperti ISMI dapat bergerak “365 hari dalam setahun” karena tidak memiliki keterbatasan seperti partai politik dan karena itu dapat berfungsi sebagai mesin antara di antara satu periode pemilu dan periode berikutnya.
Argumentasi ini terdengar tajam, tetapi justru paling mudah diuji.
Organisasi masyarakat memang dapat beraktivitas sepanjang tahun. Organisasi kebudayaan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, organisasi sosial dan berbagai komunitas masyarakat memang tidak berhenti bekerja ketika pemilu selesai.
Tetapi kemampuan bekerja 365 hari tidak sama dengan kemampuan berkampanye 365 hari.
Inilah perbedaan antara “civil society” dan mesin elektoral.
Dalam perspektif “civil society”, organisasi masyarakat justru merupakan ruang di antara negara, pasar dan individu tempat warga membangun kepentingan bersama, solidaritas dan kapasitas kolektif. Aktivitas sepanjang tahun merupakan karakter normal masyarakat sipil, bukan bukti bahwa organisasi tersebut sedang mempersiapkan kontestasi politik.
Kalau logika “365 hari” diterima begitu saja sebagai indikator mesin politik, maka setiap organisasi sosial yang aktif sepanjang tahun berpotensi dicurigai sebagai kendaraan politik.
Itu bukan analisis politik yang semakin tajam. Itu justru memperluas definisi mesin politik sedemikian rupa hingga hampir semua organisasi masyarakat dapat dimasukkan ke dalamnya.
Keempat, hubungan dengan 2029 tidak boleh mengubah kemungkinan menjadi kesimpulan.
Tulisan tersebut mengajukan tiga kemungkinan agenda: menjaga hegemoni narasi Melayu, menyiapkan mesin antara dan melembagakan “legacy” kepemimpinan HBA. Namun pada bagian akhir tulisan sendiri diakui bahwa apakah pola tersebut merupakan desain politik yang disengaja atau hanya konsekuensi konfigurasi kepengurusan, waktu yang akan membuktikannya.
Kalimat terakhir itu justru penting. Sebab jika desain politiknya belum terbukti, maka seluruh konstruksi sebelumnya harus tetap ditempatkan sebagai hipotesis, bukan sebagai pembacaan faktual mengenai fungsi ISMI.
Dalam ilmu sosial, dugaan harus dibedakan dari temuan.
Kemungkinan harus dibedakan dari bukti.
Korelasi harus dibedakan dari kausalitas.
Jika ISMI memiliki jaringan luas pada 2026, itu fakta. Jika sebagian pengurus memiliki hubungan dengan elite politik, itu fakta yang dapat diverifikasi. Jika ISMI menjalankan program anak yatim, masjid, UMKM dan kebudayaan, itu juga fakta.
Tetapi mengatakan bahwa seluruh jaringan tersebut sedang dipersiapkan untuk diaktifkan pada 2029 adalah proposisi lain. Proposisi itu membutuhkan bukti tambahan.
Kelima, justru governance yang seharusnya menjadi ukuran.
Pertanyaan paling produktif bukan apakah ISMI merupakan mesin politik, melainkan apakah ISMI mampu membangun tata kelola organisasi yang transparan, inklusif dan independen. Apakah program sosial memiliki indikator keberhasilan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menebak apa yang akan terjadi pada 2029.
Sebab organisasi masyarakat tidak harus steril dari politik. Yang diperlukan adalah transparansi ketika berhubungan dengan politik.
ISMI boleh dikritik. Bahkan harus dikritik apabila suatu saat menggunakan struktur sosial dan kebudayaan untuk kepentingan elektoral. Tetapi kritik harus berbasis tindakan yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata rangkaian asosiasi.
Kebudayaan Melayu juga tidak seharusnya selalu dicurigai sebagai kendaraan elektoral. Identitas kebudayaan memiliki sejarah, nilai, bahasa, adat dan memori kolektif yang jauh lebih panjang daripada satu siklus pemilu.
Karena itu, pertanyaan paling tepat bukan, apakah ISMI sedang menunggu momentum 2029?
Pertanyaan yang lebih akademik adalah, adakah bukti bahwa modal sosial ISMI sedang dikonversikan menjadi modal elektoral?Jika belum ada bukti mengenai mekanisme konversi tersebut, maka menyebut ISMI sebagai “mesin sosial-politik” terlalu dini.
Sebab dalam analisis kebijakan publik dan politik, jaringan bukan mesin, data sosial bukan data elektoral, kedekatan bukan kendali, dan kemungkinan bukan pembuktian.
Masyarakat tentu berhak mengawasi ISMI.
Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan analisis yang membedakan antara fakta, interpretasi dan spekulasi.
Di situlah batas antara kritik yang ilmiah dan kecurigaan yang dibungkus bahasa akademik.
