RADARNESIA.COM – LUBUKLINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, H Heri Zulianta (Heri Z Regeng), menghadiri kegiatan sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional secara virtual di Command Center Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (4/12/2025).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan proses pemadanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil).
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien,” ujarnya.
Tito juga menjelaskan bahwa Ditjen Dukcapil menerima DTSEN dari BPS pada 17 Juli 2025, dan proses pemadanan data kini memasuki tahap ekspor untuk segera dikembalikan kepada BPS.
Namun demikian, Mendagri menyoroti masih banyaknya pendataan penerima bansos yang dilakukan secara manual.
Menurutnya, digitalisasi pendataan bukan hanya meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi juga menghemat anggaran pemerintah.
Tito mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan digitalisasi bansos, yang selaras dengan arahan Presiden mengenai modernisasi pengelolaan data bantuan sosial.
Untuk tahun 2025, perluasan lokus piloting digitalisasi bansos meliputi 32 daerah, di antaranya Kabupaten Belitung Timur, Kota Jambi, Kota Medan, Kota Metro, Kota Padang, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang
Kemudian, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sleman, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Makassar, Kabupaten Kolaka, Kota Manado, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Donggala, Kabupaten Badung, Kota Kupang, Kabupaten Lombok Timur, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, Kota Palangkaraya, Kota Mataram, Kota Ternate, Kota Ambon, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Marokwari.
Seluruh daerah tersebut diminta membentuk tim satgas digitalisasi bansos serta melakukan pembelajaran langsung ke Banyuwangi.
Daerah lain di luar lokus juga dipersilakan mengadopsi sistem digitalisasi bansos apabila siap.
Sementara itu, Ketua Komite PTDP, Luhut Panjaitan, menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan Kementerian Sosial untuk memperkuat sinkronisasi dan integrasi data.
“Dengan pemanfaatan teknologi dan sistem data yang terhubung, proses pemantauan penyaluran bantuan akan lebih mudah, transparan, dan cepat, sebagaimana pengalaman penanganan Covid-19,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Sosial meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat transformasi digital di sektor bantuan sosial melalui pembentukan tim teknis yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dukcapil, kecamatan, hingga desa.
Selain itu, daerah juga didorong memperkuat infrastruktur digital seperti ketersediaan internet, ruang layanan publik, sistem pengaduan, call center, serta menyediakan narasi publik yang jelas agar mudah dipahami masyarakat.
Dengan adanya digitalisasi ini, Pemkot Lubuk Linggau berharap penyaluran bansos dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ikut hadir mendampingi Staf Ahli, Kepala Dispendukcapil, Muhammad Ikbal, Sekretaris Dinas Sosial, Umarsyah Redho; Camat Lubuk Linggau Timur II, Fitrianto Romadhona; Kabid Telematika Diskominfotiksan, Nata Suryapati; serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(*)
