Radarnesia.com – Demo BEM UI menjadi sorotan publik setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyampaikan delapan tuntutan dalam aksi yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 18 Agustus 2026.
Demo BEM UI berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga ruang demokrasi.
Aksi ini dipusatkan di kawasan Bundaran HI dengan melibatkan massa mahasiswa yang berangkat dari kampus UI di Depok sekitar pukul 11.00 WIB dan dijadwalkan tiba di lokasi pada pukul 13.00 WIB.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menyampaikan bahwa demonstrasi digelar sebagai bentuk refleksi atas makna kemerdekaan yang dirasakan masyarakat setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka.
Menurutnya, mahasiswa ingin mempertanyakan apakah cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa telah benar-benar dirasakan seluruh rakyat atau masih terbatas pada kelompok tertentu.
Yatalathof menilai berbagai persoalan nasional menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek demokrasi dan keadilan sosial.
BEM UI menyoroti sejumlah isu yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan pekerjaan, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Mahasiswa juga menyinggung hubungan ekonomi dengan negara lain yang dianggap lebih menguntungkan pihak asing serta adanya pembatasan terhadap suara kritis masyarakat dalam ruang publik.
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan utama yang menjadi fokus demonstrasi. Tuntutan itu mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, agraria, kebijakan pembangunan, hingga isu kebebasan sipil.
Pertama, mahasiswa meminta penghentian praktik yang disebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat sendiri dalam berbagai kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Kedua, mahasiswa mendesak pemerintah memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN secara menyeluruh guna memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Ketiga, BEM UI menuntut pelaksanaan reforma agraria yang dianggap lebih berpihak kepada masyarakat serta menjamin pemerataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya.
Keempat, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai membebani daya beli masyarakat.
Kelima, mahasiswa mendorong evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional atau PSN, sekaligus menuntut penghentian program MBG dan KDMP yang menjadi bagian dari aspirasi aksi.
Keenam, BEM UI menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah atau TKD. Mahasiswa juga meminta penguatan kembali otonomi daerah.
Ketujuh, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan Flores serta mempercepat proses pemulihan daerah terdampak.
Kedelapan, mahasiswa meminta penghentian tindakan represif serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, termasuk tuntutan pembubaran YON TP.
Yatalathof menyebut aksi tersebut bukan sekadar respons terhadap persoalan ekonomi. Menurutnya, demonstrasi juga menjadi bentuk keprihatinan terhadap kondisi kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi.
Ia menegaskan bahwa kemerdekaan seharusnya menghadirkan kesejahteraan, keadilan, serta kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Aksi mahasiswa di Bundaran HI pun diperkirakan menjadi salah satu agenda besar yang menyita perhatian publik setelah peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini.
Demonstrasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa masih menjadikan ruang publik sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan mendorong evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
