RADARNESIA.COM – Diutarakan oleh Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur, ekspor furnitur Indonesia tertinggal jauh dengan Vietnam. Pihaknya mencatat nilai ekspor furnitur Vietnam tembus USD16,28 miliar atau senilai Rp265 triliun (kurs Rp16.294) pada tahun lalu.
Sementara, nilai ekspor produk furnitur dan kerajinan Indonesia hanya sebesar USD2,5 miliar atau setara Rp40,7 triliun di 2024.
“Kita jauh sekali kalahnya dengan Vietnam. Perbandingan ekspor furnitur sekitar delapan kali lipat besarnya,” ungkap Sobur dalam penutupan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Minggu, (9/3/2025).
Sobur menjelaskan beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab utama mengapa pasar industri furnitur atau mebel nasional kalah bersaing dengan Vietnam. Pertama, Pemerintah Vietnam melakukan penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi delapan persen. Sementara, pemerintah Indonesia justru meningkatkan tarif PPN menjadi 12 persen.
Menurutnya, dengan PPN yang lebih rendah, membuat biaya produksi dan harga barang di Vietnam lebih terjangkau. Hal ini dapat mengerek daya saing produk lokal ke pasar ekspor.
Faktor lainnya, Vietnam telah menikmati fasilitas perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa selama 20 tahun, yang memungkinkan mereka untuk mengekspor produk dengan tarif nol.
Sebaliknya, Indonesia hingga saat ini belum memiliki FTA yang serupa. “Dari dua faktor itu saja, ibarat bertarung di ring, kita sudah babak belur,” ucap Sobur
Selain itu, kalahnya ekspor furnitur Indonesia dengan Vietnam karena dipengaruhi oleh tingkat upah yang berbeda dan bunga bank yang ditawarkan kepada pengusaha.
Menurut dia, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan tersebut dengan beberapa langkah strategis, utamanya membenahi regulasi-regulasi yang selama ini dianggap menjadi penghambat kemajuan ekspor Indonesia.
“Sesungguhnya, banyak sekali Vietnam itu belajar dari Indonesia. Nah, sekarang kita harus balik belajar balik dari mereka. Bagaimana memperbaiki atau menyederhanakan regulasi, sehingga kompleksitasnya tidak terlalu tinggi,” tegas Sobur.
