RADARNESIA.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menginstruksikan Perum Bulog bersama seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat stabilisasi harga beras dan minyak goreng secara masif melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai pelosok wilayah tanah air.
Langkah intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dinilai sangat mendesak demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju pengendalian inflasi pangan nasional. Pemerintah menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas, khususnya menjelang momen momentum perayaan hari besar nasional yang kerap memicu kenaikan permintaan komoditas harian.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan strategis ini diselenggarakan secara hibrida (hybrid) dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/7/2026).
Sebaran Kenaikan Harga Memluas di Ratusan Daerah
Penguatan komitmen antara Kemendagri, Pemda, dan Bulog ini didasari oleh data pemantauan harga terkini. Berdasarkan evaluasi Pemantauan Harga Pasar pada minggu keempat Juli 2026, tekanan kenaikan harga beras dan minyak goreng terpantau makin meluas dan membutuhkan penanganan serius dari segenap pemangku kepentingan.
Data Kemendagri mencatat bahwa lonjakan harga beras telah menyebar dan membebani masyarakat di setidaknya 152 kabupaten/kota. Sementara itu, komoditas minyak goreng juga mengalami tren kenaikan harga yang signifikan di 109 kabupaten/kota. Kondisi ini jika dibiarkan tanpa intervensi dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga di daerah.
“Kita harus kembalikan dan galakkan lagi Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam proses distribusinya, ini juga perlu kita pahami bersama agar kita bisa menjaga kelayakan dan stabilitas harga bahan pokok di tingkat konsumen,” ujar Tomsi di hadapan para kepala daerah dan perwakilan instansi teknis.
Soroti Disparitas Harga Bawang Putih dan Rantai Distribusi
Selain fokus pada ketersediaan dan harga beras serta minyak goreng, Tomsi Tohir turut menyoroti ketimpangan (disparitas) harga komoditas bawang putih yang cukup tajam antara tingkat distributor hingga ke tangan pengecer di pasar tradisional.
Menurutnya, jurang perbedaan harga yang lebar tersebut mengindikasikan adanya celah atau hambatan dalam rantai pasok yang perlu segera dibenahi. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan rantai distribusi secara lebih ketat dan terpadu oleh kementerian, lembaga teknis terkait, serta jajaran Pemda agar margin keuntungan pedagang tetap berada dalam batas wajar dan tidak memberatkan konsumen akhir.
Pengawasan ketat dari Satgas Pangan di tingkat pusat dan daerah diharapkan mampu mencegah tindakan spekulasi maupun penimbunan barang yang berpotensi memperparah lonjakan harga komoditas pangan pokok menjelang pertengahan tahun ini.
Bulog Siap Gelar GPM Serentak Awal Agustus 2026
Merespons arahan tegas dari Sekjen Kemendagri, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan komitmen penuh jajarannya untuk segera mengeksekusi langkah stabilisasi di lapangan. Bulog telah menyusun rencana matang untuk menggelar program Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai awal Agustus 2026.
Pelaksanaan GPM serentak ini akan memprioritaskan penyaluran komoditas beras kualitas medium dan premium dengan harga terjangkau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain beras, pasokan minyak goreng dan komoditas pangan pendukung lainnya juga akan disalurkan langsung ke titik-titik pemukiman warga dan pusat keramaian.
Melalui sinergi erat antara Kemendagri, Pemda, Bulog, dan instansi terkait, pemerintah optimistis laju inflasi dapat terkendali dengan baik. Masyarakat pun diharapkan dapat menyambut dan merayakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tenang tanpa harus terbebani oleh lonjakan harga bahan pokok yang tinggi.
