Radarnesia.com, Jambi – Diskusi publik pengelolaan sampah yang digelar Pemkot Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu (13/6/2026), jadi wadah berbagai elemen masyarakat menyampaikan pandangan, dukungan, dan masukan terhadap kebijakan OPBM serta penataan dan penutupan TPS di sejumlah kawasan.
Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi menilai transformasi tata kelola sampah Pemkot Jambi sudah tepat untuk menjawab tantangan perkotaan yang berkembang.
“Dasarnya ini darurat sampah di Kota Jambi seiring pertambahan penduduk dan kebutuhan. Inisiatif transformasi tata kelola sampah oleh Pemda Kota Jambi sudah baik. Inovasi ini sesuai koridor untuk menciptakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan Kota Jambi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Prof. Helmi menekankan kebersihan menentukan daya tarik Jambi sebagai tujuan wisata dan pusat ekonomi. “Kalau tidak diimbangi kebersihan, semua omong kosong jika sampah masih masalah. Namun pemerintah tidak mungkin sendiri, dibutuhkan dukungan semua pihak,” katanya. Unja siap berpartisipasi dan mendukung program.
Pakar Lingkungan Unja Prof. Ir. Rosyani menilai OPBM langkah positif yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat. “Ada banyak aspek positif. Karena ini pilihan, mau lingkungan bersih atau kotor,” ujarnya. Ia menyebut sampah juga punya nilai manfaat dan ekonomi jika dikelola baik.
Tokoh masyarakat Jambi sekaligus mantan Bupati Tanjab Barat Usman Ermulan mendukung program, tapi berharap masyarakat kurang mampu diberi perhatian. “Kalau bisa pembayaran diberlakukan untuk yang mampu. Yang kurang mampu digratiskan atau diberi kebijakan lain. Jangan ada paksaan. Kalau bisa ada subsidi, baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat agar tercipta kebersamaan,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi penataan dan penutupan TPS di kawasan protokol.
Dari warga, Saprudin RT 18 Kelurahan Mayang Mangurai menyambut baik OPBM. Ia menilai pro kontra muncul karena minimnya sosialisasi awal. “Gerakan ini sebenarnya sudah lama ada. Kenapa saat ini riuh karena kurangnya sosialisasi dan masyarakat kaget dengan perubahan,” ujarnya.
Ketua Forum RT Kota Jambi Suparyono menegaskan besaran iuran ditentukan musyawarah warga, bukan Pemkot. “Khusus di RT saya, OPBM sudah 10 tahun. Iuran tidak memberatkan karena disesuaikan musyawarah dan kemampuan warga,” katanya.
Melalui dialog publik ini, masukan diharapkan jadi bahan evaluasi dan penyempurnaan program. Dengan dukungan seluruh elemen, upaya mewujudkan Jambi bersih, sehat, dan nyaman diharapkan lebih optimal.
